Ki Hajar Dewantara Mulai Dilupakan dalam Pendidikan

Konsep Bapak Pendidikan Nasional Indonesia adalah memerdekakan manusia. Dimunculkan untuk mencapai pendidikan ideal sesuai karakter bangsa.

Pendidikan di Indonesia telah berlangsung selama bertahun-tahun sejak negara ini merdeka. Bermula sejak berdirinya Perguruan Taman Siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara dengan slogannya Tut Wuri Handayani. Sekolah-sekolah negeri maupun swasta menjadi sarana dalam mewujudkan tujuan program pendidikan nasional.

Tetapi sayang, keberhasilan dalam pertumbuhan dunia pendidikan di negara kita tidak diimbangi dengan keberhasilan dalam pendidikan moral dan nilai-nilai pribadi yang luhur. Berita-berita di media massa semakin hari semakin mengaburkan makna pendidikan selama ini. Para pejabat korupsi, pelajar  tawuran. Itu hanya sebagian kecilnya saja, belum tayangan sinetron dan infotaiment yang kurang mendidik.  Pendidikan, baik formal maupun informal, memiliki tujuan yang sama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi apa yang salah selama ini? Sistem kah atau kurikulum yang kerap bongkar-pasang kah? Guru atau tenaga pendidik yang kurang kompeten kah? Di mana ruh pendidikan selama ini?

Pertanyaan-pertanyaan ini mengusik dan menggugah inspirasi dari koalisi pendidikan anti komersialisasi, untuk menyelenggarakan sebuah diskusi pendidikan pada hari Jumat (01/02). Diskusi pendidikan ini mengangkat tema “Menghadirkan kembali konsep Pendidikan”. Hadir sebagai narasumber Jimmy Ph Paat , Lody F Paat serta Bambang Wisudo dari koalisi pendidikan anti komersialisasi dan Darmaningtyas, praktisi pendidikan dari perguruan Taman Siswa. “Konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara dinilai mengalami kebekuan saat ini. Justru yang terjadi di Indonesia adalah pengagungan pada konsep pendidikan negara barat yang cenderung eksploitatif dan berorientasi pasar,” Ucap Bambang Wisudo. Hal ini berbanding terbalik dengan konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ia menerapkan memanusiakan manusia dengan tiga filosofi yang dikembangkan yakni nasionalistik, naturalistik, dan spiritualistik. Demikian disampaikan Ketua Koalisi Pendidikan Anti Komersialisis, Lody F Paat.

“Dunia pendidikan di Indonesia pada akhir-akhir ini mulai mengalami kegamangan. Pasalnya, pendidikan nasional masih mencari-cari model pendidikan kebangsaan yang membangun karakter bangsa. Padahal karakter ini sudah kita miliki,” ujar Lody. Kegamangan inilah, lanjutnya, yang menyebabkan cita-cita Indonesia untuk membangun manusia yang merdeka jiwa dan pikirannya mulai kabur. Pendidikan pun hanya dimaknai sebagai teknik managerial sekolah dan menitikberatkan nilai-nilai kuantitatif akademik-kognitif semata. “Banyak lulusan yang tidak sesuai dengan karakter bangsa. Di antaranya minim rasa kepekaan sosial, rasa kebangsaan, tepa slira,” tambah Lody.

Pengamat Pendidikan dari Taman Siswa, Darmaningtyas pun tak menampik bila pendidikan di Indonesia lebih berorientasi pada barat. Ia mengatakan bahwa konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara perlu dimunculkan untuk mencapai pendidikan ideal sesuai karakter bangsa. “Salah satu konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara diaplikasikan lewat rumusan Pancasila. Mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar bisa menghasilan manusia berbudaya yang cocok dengan bangsa Indonesia,” katanya. Bambang Wisudo yang juga menjadi moderator mengatakan, rekomendasi yang diharapkan dalam konggres tersebut adalah filofosi pendidikan, ideologi, kebijakan pendidikan, serta aplikasi pendidikan.

Hilangnya Identitas Keindonesiaan

Darmaningtyas selaku salah satu orang yang terlibat dalam perumusan kurikulum 2013 mengatakan, pendidikan nasional saat ini mulai terkikis secara sistematis dari sifat dan ciri keindonesiaan. “Saya menilai pendidikan yang mengindonesia akan menjadi jawaban dialektis terhadap fenomena orientasi global yang sekarang lebih dominan,” katanya. Pria yang berprofesi sebagai pengamat transportasi ini juga menjelaskan, pendidikan yang mengindonesia akan semakin kuat jika terjadi penyadaran oleh semua pihak meski fenomena pendidikan saat ini mulai terkikis dari ciri keindonesiaan. Perlu analisis strategi dan politik pendidikan untuk dijadikan pemikiran bersama dan mendasar dalam upaya membangun pendidikan nasional,.

Dalam makalah berjudul Strategi dan Politik Pendidikan yang Mengindonesia yang dia tulis untuk harian kompas beberapa waktu lalu, dia menegaskan strategi pendidikan nasional saat ini dihadapkan pada keragaman kualitas pendidikan antardaerah, antarpenyelenggara pendidikan, dan antarjenjang pendidikan.

Wajib belajar sembilan tahun masih belum tuntas karena terdapat perbedaan pemahaman serta perbedaan perspektif antarpenyelenggara pendidikan, katanya. Kerja Sama Pendidikan Darmaningtyas menambahkan, politik pendidikan yang diharapkan adalah mengimplementasikan ajaran tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dengan menggunakan peluang kerja sama nasional dan internasional.

Kalau konsep pendidikan nasional dibuat dengan benar maka kerja sama pendidikan juga akan benar, katanya. Menurut dia, politik pendidikan yang akan digunakan untuk membangun dunia pendidikan nasional harus memanfaatkan segala peluang positif untuk mengurangi berbagai kelemahan.