Senin, 24 September 2012

Hari Tani : Petani tuntut reforma agraria sejati



“aku katakan bahwa kaum tani adalah sokoguru daripada Revolusi Indonesia..." - Soekarno

Petani, kata inilah yang seolah akrab dari bumi Indonesia. Bukan tanpa sebab, karena sejak awal abad ketujuh gugusan kepulauan nusantara dikenal mempunyai tanah yang subur. Tanah yang subur ini tidak begitu saja dilewatkan oleh penduduk. Untuk memenuhi kebuuhan hidupnya mereka bercocok tanam. Hasilnya tidak tanggung-tanggung Nusantara sebelum kedatangan VOC dikenal sebagai penghasil beras terbesar tepatnya di pulau jawa. Lebih-lebih, ketika VOC datang dan ingin memonopoli rempah-rempah yang tumbuh subur di bumi nusantara ketika itu.
Akan tetapi, peran petani sering dikesampingkan dalam kehidupan bahkan kesejahteraannya pun ejauh dari kata laik. Mulai dari zaman colonial sampai kemerdekaan petani masih tertindas dengan pelbagai aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Untuk memperjuangkan nasibnya petani pun coba membuat serikat dan melakukan aksi.
Jakarta, (24/09/12) Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada hari ini, pelbagai lapisan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta. Peserta aksi berasal dari anggota Petani, Nelayan, lembaga swadaya (LSM), mahasiswa bahkan  siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).
Sebelum menggelar aksi unjuk rasa didepan Istana Merdeka, pengunjuk rasa pada senin (24/9) pagi hari juga menggelar aksi serupa di gedung Badan Pertahanan Nasional (BPN) di Jalan Sisimangaraja, Jakarta Selatan. Massa dengan membawa bendera organisasi, membentangkan spanduk berisikan tuntutan Petani dan Nelayan seperti pemerintah harus menjalankan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. Orasi membakar semangat massa silih berganti.
Peserta Aksi dari Serikat Tani Indramayu (STI) Syaifuddin mengatakan masyarakat kecewa dengan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyo-Boediono yang dianggap tidak berpihak kepada pentingan rakyat kecil. “Kami kecewa dengan rezim kapitalis SBY –Boediono karena mereka tidak berpihak kepada  Petani, Nelayan, warga miskin,” kata pria yang akrab disapa Udin ini, disela-sela aksi unjuk rasa.
Ditambahkan masalah utama agraria  yang meliputi tanah, air, dan kekayaan alam di Indonesia adalah konsentrasi kepemilikan, pengusaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria  baik tanah, hutan, tambang dan perairan ditangan segelintir orang. Belum lagi pelbagai bentuk perampasan tanah skala luas yang sedang berjalan saat ini pada hakekatnya adalah skema dari imperalis dan ditopang oleh kekuatan neoliberal. Perampasan tanah, kata Udin,  berjalan dengan mudah dikarenakan pemerintah pusat dan daerah serta pihak swasta tidak segan-segan mengerahkan aparat kepolisian dan pam swakarsa.
Selain menuntut kesejahteraan, massa pengunjuk rasa juga menuntut menghentikan segala bentuk perampasan tanah rakyat dan mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dirampas. Berdasarkan data milik Serikat Petani Indonesia mencatat pada 2011 telah  terjadi 114 kasus pelanggaran hak asasi  Petani terhadap kepemilikan lahan. Selain itu, sebanyak 18 orang petani meninggal dunia dan 35 orang didakwa dan berujung pada penahanan. “Laksanakan pembaruan agraria sejati sesuai dengan konstitusi 1945 dan UUPA 1960. Tarik TNI/Polri dari konflik agraria, membebaskan para pejuang rakyat yang ditahan dalam melawan perampasan tanah,” ujarnya.
Bukankah cita-cita Revolusi Indonesia ini hanyalah bisa terlaksana dengan keringatnya kaum tani pula. Jikalau tidak dengan keringat kaum tani, mana bisa kita mencapai satu masyarakat adil dan makmur, cukup sandang, cukup pandang, gemah-ripah loh-jinawi

Senin, 10 September 2012

Dipa Nusantara Aidit, Anak muda pemimpin partai besar

Judul:Seri Buku TEMPO: Orang Kiri Indonesia Aidit
Pengarang:TEMPO

:
Tahun Terbit :2011
Ukuran:230 x 160 mm
Halaman:157 halaman


Memahami peranan D.N Aidit, dalam konstelasi politik Orde Soekarno tidaklah sulit. Aidit dapat kita kenal dalam lembaran sejarah Orde Soeharto sebagai seorang tokoh penting dalam PKI. Selain itu ia dikenal dekat Sukarno dan juga diduga menjadi otak intelektual terjadinya peristiwa G 30 S. Akan tetapi pemaparan Aidit sebagai bagian konstruksi sejarah politik di Indonesia, tentunya agak sedikit menyulitkan. Terutama karena tokoh Aidit selama kurun 32 tahun telah sedemikian rupa didistorsikan sebagai simbolisme negativa ketokohan politik di Indonesia. Sehingga terjadi kesulitan menjelaskan mengenai peran sejarah tokoh ini pada “apa yang ada pada realita historisnya sendiri”.

Walaupun ia adalah tokoh penting dalam kesejarahan Indonesia, seluruh kehidupan D.N Aidit tampak, masih sebagai sebuah teka-teki yang urung terselesaikan. Aidit memulai karir politiknya sejak awal bersama ideology komunis yang diyakininya. Aidit pun mati ditembak oleh sekawanan tentara “Pancasilais”, karena ideologinya yang komunis serta tuduhan makar tanpa adanya proses peradilan.
Tulisan ini sedikitnya ingin berupaya memberi gambaran selintas mengenai sang tokoh. Terutama mengenai perjalanan sejarah tokoh Aidit secara ideologis. Dalam hal ini Aidit dilihat sebagai seorang tokoh penting PKI yang menjalankan arah kebijakan Partai Komunis itu hingga dihancurkan dalam tragedy Gestok.

Masa Muda Aidit
Soegiarso Soerojo menyebutkan bahwa nama lengkap D.N Aidit sebenarnya bukanlah Dipa Nusantara Aidit yang sebagaimana kita kenal luas. Melainkan nama sebenarnya adalah Djafar Nawawi, anak haji Aidid dari bangka. Tak begitu jelas bagaimana Aidit menghabiskan masa kecilnya, yang pasti sebagaimana anak desa kebanyakan ia bergaul dengan teman sebayanya, setiap sore pergi mengaji dan ketika malam tidur di Surau. Latar belakang demikian, justru memberi jejak asal-muasal yang kontras bagi pribadinya, ketika kelak ia menjadi petinggi partai komunis, yang justru sering dianggap anti-Tuhan.

Ketika menginjak usia remaja, pemuda Aidit pergi merantau ke Jawa. Di Jawa ia berguru kepada tokoh pergerakan islam terkemuka, H.O.S Tjokrominoto. Tjokro, banyak mengajarkan sebuah hal-hal yang selama ini jauh dari ia bayangkan. Kesenjangan antara kelompok kaya-miskin, persoalan kolonialisme dan cita-cita kemerdekaan secara utuh adalah tema-tema pelajaran yang cukup mempengaruhi Aidit. Konon, dari Tjokro-lah Aidit mengenal dan meyakini komunis sebagai ideology politik yang cocok baginya. Patut diingat bahwa dari Tjokro juga lahir cabang gerakan ideology lainnya: Soekarno yang nasionalis dan Kartosuwiryo yang islamis. Sehingga kita dapat saksikan bahwa antara, Soekarno, Kartosuwiryo dan Aidit (baca: Nasakom), sesungguhnya bermuara kepada satu sumber yang sama (?).

Menjelang pecahnya revolusi agustus 1945, Aidit adalah salah seorang tokoh terkemuka pemuda menteng 31. Bersama Chaerul Saleh, Adam Malik, Wikana, A.M Hanafi dan Soekarni, ia adalah tokoh yang cukup aktif dalam menekan tokoh-tokoh angkatan tua untuk mendeklarasikan proklamasi.
Seusai proklamasi, sehubungan dengan anjuran berdirinya partai-partai akibat maklumat X Hatta maka berdirilah Partai Komunis Indonesia (PKI). sifat kepemudaan yang revolusioner serta ideology partai yang dianggap sepaham dengan keyakinan individualnya, membawa Aidit memasuki Partai Komunis Indonesia tersebut. Peran Aidit dalam partai, antara 1945 hingga dihancurkannya PKI dalam peristiwa Madiun 1948 tidaklah begitu banyak. Tak begitu dikenal bagaimana kehidupan Aidit antara masa-masa ini, selain daripada ia dicatat sering menghadiri rapat-rapat yang diadakan PKI. Yang pasti, ketika PKI dihancurkan pada 1948, Aidit berhasil lolos dari kejaran tentara Hatta dan kemudian menyingkir keluar negeri guna menimba ilmu (Peking?).

Aidit, PKI dan Demokrasi Terpimpin
Ketika kembali ke Indonesia pada awal 1950-an. Situasi Indonesia sudah sejak jauh berbeda. Sukarno membuka pemahaman rekonsiliasi terhadap seluruh komponen yang ada dalam kehidupan bernegara dari kelompok ideology manapun, untuk mempertahankan bersama keutuhan dan kemerdekaan negeri ini dari rongrongan neo-kolonialisme dan imperialisme (Nekolim). Anjuran Sukarno tersebut, membuka ruang bagi tokoh-tokoh PKI muda untuk membangun kembali organisasinya. PKI yang sempat dibangun oleh tokoh tua, Alimin dan Pono. Kemudian berhasil direbut oleh tokoh yang lebih muda: Aidit, Nyono, Waluyo dan lain lain. Jabatan tertinggi dalam kepartaian yaitu Sekretaris Djendral dipegang oleh D.N Aidit.
Dibawah pimpinan D.N Aidit, PKI mulai menggalakkan kembali membangun kinerja organisasinya. PKI menjelaskan kepada komponen bangsa lainnya bahwa partainya adalah partai kader yang mengedepankan Indonesia yang bermartabat. Aidit amat rajin membangun organisasinya secara sistematis, dengan masa garapannya meliputi masa tani dan buruh terutama yang berasal dari status sosial menengah-kebawah. Secara khusus Aidit menyebut partainya sebagai partai ploretariat, partainya rakyat banyak. Untuk membela partainya terhadap cemoohan peristiwa madiun 1948. Aidit kemudian menulis pembelaan partainya lewat tulisan Menggugat peristiwa Madiun, sebuah tulisan yang isinya menyebutkan bahwa saat itu PKI adalah pihak yang diprovokasi oleh Hatta dan menjadi korban (bukan pelaku!).

Lewat pola pengorganisasian yang rapi dan terkoordinasi, PKI dengan cepat dapat memperluas keanggotaannya. Terlebih, ketika itu PKI adalah satu-satunya partai yang selalu mengambil bagian terdepan untuk membela kepentingan masyarakat yang termarjinalkan, sebagaimana issue land reform yang menjadi issue utamanya pada era 60-an. Selain itu dukungan secara tidak langsung Sukarno terhadap partai ini, membuat daya tarik sendiri bagi masyarakat luas. Secara garis besar dukungan atau simpati Sukarno tampak, karena PKI lah satu-satunya partai yang terdepan dalam mendukung setiap kebijakan presiden.
Aidit, pada akhirnya terbujuk untuk berpartisipasi melakukan kolaborasi dengan Sukarno. Ada kesan bahwa Aidit telah terbentur kepada kepentingan pragmatis (yang tergesa-gesa) untuk membangun partai. Secara ideologis, Soekarno atau PNI merepresentasikan basis kepentingan borjuasi nasional yaitu kelompok priyayi jawa-abangan, yang dalam teoritisi marx termasuk dalam kelompok lawan yang harus dihantam. Dengan demikian, terjadi perselingkungan ideologis Aidit terhadap Marx, karena Aidit bertindak bersekutu dengan kelompok non-ploretar. Aidit tentu saja memiliki sandaran argumentasi ideologis pada basis teori Lenin mengenai revolusi dua tahap yaitu melawan imperialisme dan kapitalisme. Untuk sementara dalam melawan kekuatan Nekolim maka kompromi dengan kekuatan borjuasi nasional dibolehkan, demikian interpretasi Aidit.

Secara meyakinkan apa yang dilakukan Aidit menuai keberhasilan dalam PEMILU 1955. PKI dibawah Aidit telah membuktikan bahwa partainya menjadi salah satu dari empat kekuatan besar di Indonesia, mengalahkan PSI Sjahrir, IPKI-nya Nasution atau Murba warisan Tan Malaka. Hasil ini secara meyakinkan kembali meningkat dalam PEMILU 57, dimana didaerah jawa PKI mendapat suara peringkat pertama mengalahkan PNI, NU dan. Masjumi.
Hasil ini membuat Sukarno memaksa partai lain bahwa diperlukannya strategi pembangunan tiga kaki yang berlandaskan pada ajaran Nasakom. Untuk itu PKI sebagai bagian kekuatan empat besar, kiranya berhak untuk menduduki kursi dalam pemerintahan. Sebuah tawaran yang kemudian mendapat tanggapan sengit dari pihak islam (NU dan Masyumi). Padahal maksud Sukarno untuk memasukkan PKI dalam pemerintahan, justru secara ekonomis, sangat tidak menguntungkan partai. Sukarno ingin memaksa PKI turut bertanggung-jawab dalam pemerintahan. Sehingga PKI kelak tidak memiliki alasan untuk melakukan aksi makar atau aksi pemogokan buruh, yang dapat merugikan atau mengurangi kewibawaaan pemerintah. Ketika pada akhirnya PKI dimasukkan dalam struktur kabinet, hasil ini terlihat, karena PKI tidak diberikan kursi kabinet yang singnifikan atau menguntungkan secara ekonomi.

Menjelang 65, kekuatan PKI dan Aidit, bisa dikatakan sudah berada diatas angin. Musuh ideologis yang non-kompromis terhadap mereka yaitu PSI, Masyumi dan Murba sudah dibubarkan. Dengan demikian jalan perebutan kekuasaan secara kompromis lewat parlemen yang legal, amat terbuka lebar bagi PKI. Apalagi saat itu Presiden Soekarno bertindak seakan-akan pelindung bagi PKI. Baik itu lewat konsepsi revolusi dua tahapnya, ataupula lewat proyek Dwikora dan konfrontasi dengan blok kapitalis yang semakin menjadi-jadi.
Posisi PKI yang saat itu sudah amat diuntungkan, akhirnya berakhir dengan peristiwa G 30 S. Peristiwa G 30 S yang diduga atau dituduhkan dilakukan oleh PKI, anehnya justru berdampak buruk bagi perkembangan PKI sendiri. Peristiwa ini menjadi alasan bagi penghancuran serta pembunuhan terorganisir kader dan simpatisan PKI oleh tentara. Dan terbesar tentunya bagi pemarjinalan secara politis PKI dari panggung politik di Indonesia untuk selamanya.

Aidit sebagai tokoh nomer wahid PKI, tak lepas dari proses penghancuran itu. Walau keterlibatannya tidak secara jelas dapat dibuktikan oleh lembaga peradilan -karena semuanya masih samar-. Tokoh kemerdekaan dan pembangunan Indonesia yang demokratis-kerakyatan itu, akhirnya harus merelakan darahnya menjadi tumbal bangsanya ditangan tentara pancasila. Aidit harus rela menyusul amir Syarifuddin, Maruto Darusman, Musso, orang-orang yang menjadi panutan dan telah mendahuluinya ditangan tentara. Ada orang yang bergembira atas kematiannya, ada juga yang menangisinya.