Hak Atas Tanah Dipertanyakan ?

Hentikan segala terror dan intimidasi yang terjadi pada buruh dan petani

Jakarta (04/02), Aksi Long March Petani Jambi akhirnya tiba juga di Jakarta, setelah lebih dari 1 bulan yaitu sejak 12 Desember 2012. Kedatangan para petani ini sangat militan karena belum pernah ada yang melakukan aksi jalan kaki sepanjang ini sebelumnya, yaitu lebih dari 1000 KM, dengan mengusung tuntutan “Tanah untuk Rakyat”, “Laksanakan UU PA 1960”, dan “Penegakan pasal 33 UUD 1945”. Petani Jambi diorganisasikan oleh Serikat Tani Nasional (STN) ini menyatukan tekad berjalan kaki ke Jakarta karena pemerintah provinsi (Pemprov) Jambi tidak dapat menyelesaikan persoalan tanah mereka di beberapa desa yang dirampas oleh perusahaan pertambangan maupun perkebunan. Puluhan petani Jambi ini kemudian diikuti juga oleh petani Mesuji,Lampung yang juga memiliki masalah penyerobotan tanah, lalu bergabung bersama petani Jambi mulai dari Lampung berjalan menuju Jakarta. Ratusan petani sudah sampai di Jakarta pada 22 Januari lalu.

Aksi serupa pun diikuti  oleh petani yang berasal dari Blitar. Mereka memutuskan untuk jalan kaki ke Jakarta untuk mengadu kepada presiden karena mengalami terror dari aparat militer guna membebaskan lahan mereka untuk kepentingan pemilik modal. Hari Senin, (04/02) Berbagai elemen masyarakat (Buruh, Tani dan Mahasiswa) mengadakan aksi solidaritas menuntut janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat kampanye, di antaranya akan segera menyerahkan tanah seluas 9,25 juta hektare untuk petani miskin yang kemudian dituangkan dalam PPAN (Program Pembaruan Agraria Nasional). Dalam orasi nya, Forum Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ) mengatakan bahwa “Buruh dan Tani kini sudah bersatu dalam perjuangan karena kita sudah sama-sama bermusuhan dengan rezim pemodal”. Hujan lebat yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya saat itu sama sekali tidak menyurutkan aksi yang sudah terlanjur berkobar.

Aksi tetap berlanjut dengan orasi-orasi dan nyanyi-nyanyi perlawanan. Anwar, yang mewakili Serikat Petani Karawang (Sepetak), dalam orasi nya mengatakan bahwa sejarah perampasan tanah di Indonesia adalah juga sejarah masuknya kapitalisme yang sudah terbukti memiskinkan rakyat. “Ketidakmampuan pemerintah menjalankan UU PA 1960 maupun pasal 33 UUD 45 dan juga pasal-pasal lainnya, hanyalah dikarenakan pemerintahan SBY-Boediono berikut seluruh elite politik DPR adalah antek-antek Neo Kolonialisme dan Imperialisme (Nekolim) di Indonesia dan karenanya, persatuan antara buruh dan tani semestinya merupakan persatuan politik rakyat untuk membangun pemerintahannya sendiri, yaitu pemerintahan rakyat yang bebas dari para pemodal!”, tambahnya. Sedangkan Ilham yang mewakili FPBJ dan menyerukan dukungan penuh dari kaum buruh di Jakarta untuk kaum tani Jambi maupun Lampung selama berjuang di Jakarta. Ilhamsyah yang biasa dipanggil Boing ini juga menegaskan bahwa kedatangan kaum tani hari ini juga akan disusul oleh petani dari Blitar, Jawa Barat, Medan, dan Sulawesi yang telah mempersiapkan aksi jalan kaki nya juga menuju Jakarta. “Kita akan menduduki Jakarta jika masalah tanah tidak diselesaikan dengan segera!,” lanjut Ilham.

Aksi solidaritas untuk Petani Jambi dan Lampung ini juga diikuti oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Aliansi Petani Indonesia (API) Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI). Semua demonstran bertahan sampai hujan berhenti. Sebelum membubarkan aksi didepan Istana Negara, para petani berjanji akan kembali mengepung  Jakarta, tepatnya didepan kantor Kemenhut, sebelum permasalahan tanah mereka selesai. Sementara itu organisasi-organisasi pendukung juga siap untuk merapatkan barisan dalam memperjuangkan konflik-konflik tanah yang tersebar luas di Indonesia. Mereka menuntut agar kriminalisasi terhadap petani dan buruh yang kerap mereka alami akibat konflik agraria segera dihentikan. Para petani meminta pemerintah segera melakukan langkah penyelesaian konflik agraria yang sering justru merugikan kaum tani.  Pasalnya selama ini pemerintah dianggap ibarat tidak mengambillangkah atas berbagai kasus seperti di Mesuji-Lampung dan Sumatera Selatan, kasus Senyerang-Jambi, kasus Pulau Padang-Riau, kasus Bima ataupun kasus Ogan Ilir.