Pilar Demokrasi yang Tidak Demokratis

Pers dulu dibungkam, pers sekarang dibeli

Kamis (14/02), Setelah Pemutaran perdana berlangsung Kamis, 24 Januari 2012, malam di Blitz Megaplex, Grand Indonesia, Jakarta. Lembaga Pers Mahasiswa Didaktika memutar film  yang diproduksi oleh rumah produksi Gambar Bergerak akhirnya memutar film dokumenter berjudul Di Balik Frekuensi. Pemutaran film yang dilaksanakan di ruang serba guna Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNJ, turut dhadiri Ursula Tumiwa (Produser), Ignatius Haryanto (Pengamat Media) dan Franz Magnis Suseno (Budayawan).Film ini bergenre feature documentary karya sutradara Ucu Agustin ini mengungkap kondisi media, khususnya televisi pasca-reformasi. Film ini menyoroti konglomerasi media dan penggunaan frekuensi publik di media televisi. Film berdurasi 144 menit ini diproduksi hampir setahun, yakni sejak 15 Desember 2011 sampai 25 November 2012. Lokasi pengambilan gambar dilaksanakan di Jakarta, Bandung, Indramayu, Malang, dan Porong, Sidoarjo.

Tema film ini diakui jarang disorot di dunia perfilman Indonesia. Tama film terutama membicarakan media, khususnya media televisi yang menggunakan frekuensi publik. “Ada isu penting yang ingin saya angkat setelah reformasi sekian lama. Bagaimana kondisi media kita, terutama pemilik media dan kepentingan politik dengan frekuensi yang dipakai itu,” ujar produser film, Ursula Tumiwa. Film ini menyorot konglomerasi media yang mewarnai industri media Indonesia. Ursula melakukan riset yang cukup panjang menyajikan bagaimana media Indonesia yang berada di tangan segelintir kelompok pengusaha. Grup pengusaha ini memanfaatkan medianya dan frekuensi publik untuk menggolkan kepentingan politik dan ekonominya.

Ucu bersama produser Ursula Tumiwa menceritakan apa yang terjadi pada media televisi dan konglomerasi media melalui kisah Luviana, jurnalis Metro TV, yang dipecat sepihak oleh Metro TV, dan kisah Hari Suwandi-Harto Wiyono yang berjuang menuntut keadilan dalam kasus ganti rugi lumpur Lapindo. Melalui kisah mereka yang panjang, Ucu bergantian menyajikan bagaimana para jurnalis di lapangan memberitakan kasus-kasus itu. Menyajikan bagaimana frekuensi publik yang secara serakah dipergunakan para pemilik media untuk kepentingan politik dan ekonominya. 

Film ini sudah diputar di beberapa kota besar seperti Bandung, Yogyakarta, Malang, Jakarta, Solo, Denpasar, layar tancap di Porong Sidoarjo. Pemutaran komersial di bioskop mungkin belum, tapi kami putar di beberapa kota itu di jaringan AJI, komunitas film dan kampus,” ucap Ursula.

Penyalahgunaan Frekuensi

Tanah, air dan udara, –merupakan sumber daya yang terbatas dan memiliki nilai yang sangat berharga– harus dikuasai negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Namun sayangnya di Indonesia, frekuensi publik sebagai kekayaan udara dieksploitasi sedemikian rupa oleh para pemilik media (khususnya televisi), dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi dan politik mereka sendiri tanpa memikirkan kepentingan publik.

“Setelah reformasi (1998), dengan cepat konglomerasi media menjadi corak industri media di Indonesia dan semakin hari kita menyaksikan pola itu berkembang semakin pesat,” ungkap Ignatius Haryanto. Mencengkeram semakin dalam pada sistem operasi media di Indonesia. Ribuan media dengan aneka format baik itu cetak, online, radio, televisi, yang informasinya kita baca, kita lihat dan kita dengar setiap hari ternyata hanya dikendalikan oleh 12 group media saja.

12 group media dengan pemilik yang memiliki kepentingannya sendiri-sendiri, membanjiri publik dengan tayangan-tayangan dalam kanal-kanal media milik mereka yang me-manisfestasi-kan kepentingan yang jelas bukan merupakan kepentingan publik. 12 grup media itu mengendalikan ribuan media dengan aneka format. Untuk seluruh televisi di negeri ini hanya dimiliki oleh 5 orang saja. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie adalah pemilik TVOne dan ANTV; Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh adalah pemilik MetroTV; Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Harry Tanoesodibjo (sekarang sudah keluar dari Nasdem) adalah pemilik RCTI, GlobalTV dan MNCTV; Chairul Tanjung adalah pemilik TransTV dan Trans7. Yang akibatnya, televisi menjadi kerap melakukan politisasi dalam sebuah berita antara lain dengan memilih narasumber yang cenderung berpihak kepada mereka.

Jelas, masyarakat sebagai konsumen merupakan pihak yang paling dirugikan akibat perilaku media yang menggunakan frekuensi untuk kepentingan pribadi. ”Kanal-kanal yang seharusnya digunakan untuk memberikan edukasi yang benar justru digunakan oleh pemilik media untuk melawan musuh-musuhnya, Frekuensi publik digunakan untuk kepentingan mereka, aktivitas kegiatan ketua parpol yang sekaligus pemilik media disiarkan selama berjam-jam,” Ungkap Ignatius. Lebih lanjut ia menjelaskan, tidak hanya pada kemasan berita, tapi juga kemasan lain seperti acara hiburan, talkshow, bahkan running text, “pesan politik” pemilik televisi tersebut disisipkan. 

Oligopoli biasanya dilakukan oleh perusahaan – perusahaan bermodal besar. Saat perusahaan media melakukan oligopoli mereka berdagang melalui frekwensi publik yang tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kenyataannnya saat ini sangat memprihatikan. Isu – isu politik yang kerap ditampilkan dalam pemberitaan memang ada, namun kemudian tidak ada tanggapan berarti karena lagi-lagi isu tersebut berhasil ditutupi dengan baik oleh media. Yang terjadi di Indonesia kurang lebih sama dengan penelitian Noam Chomsky di buku “Politik Kuasa Media” yang mempengaruhi pertelevisian di Amerika. Apa yang terjadi pada pers Indonesia saat ini sangat tidak sehat. Franz mengatakan, “pers yang  semestinya sebagai pilar demokrasi malah tidak demokratis.”

Hak Atas Tanah Dipertanyakan ?

Hentikan segala terror dan intimidasi yang terjadi pada buruh dan petani

Jakarta (04/02), Aksi Long March Petani Jambi akhirnya tiba juga di Jakarta, setelah lebih dari 1 bulan yaitu sejak 12 Desember 2012. Kedatangan para petani ini sangat militan karena belum pernah ada yang melakukan aksi jalan kaki sepanjang ini sebelumnya, yaitu lebih dari 1000 KM, dengan mengusung tuntutan “Tanah untuk Rakyat”, “Laksanakan UU PA 1960”, dan “Penegakan pasal 33 UUD 1945”. Petani Jambi diorganisasikan oleh Serikat Tani Nasional (STN) ini menyatukan tekad berjalan kaki ke Jakarta karena pemerintah provinsi (Pemprov) Jambi tidak dapat menyelesaikan persoalan tanah mereka di beberapa desa yang dirampas oleh perusahaan pertambangan maupun perkebunan. Puluhan petani Jambi ini kemudian diikuti juga oleh petani Mesuji,Lampung yang juga memiliki masalah penyerobotan tanah, lalu bergabung bersama petani Jambi mulai dari Lampung berjalan menuju Jakarta. Ratusan petani sudah sampai di Jakarta pada 22 Januari lalu.

Aksi serupa pun diikuti  oleh petani yang berasal dari Blitar. Mereka memutuskan untuk jalan kaki ke Jakarta untuk mengadu kepada presiden karena mengalami terror dari aparat militer guna membebaskan lahan mereka untuk kepentingan pemilik modal. Hari Senin, (04/02) Berbagai elemen masyarakat (Buruh, Tani dan Mahasiswa) mengadakan aksi solidaritas menuntut janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat kampanye, di antaranya akan segera menyerahkan tanah seluas 9,25 juta hektare untuk petani miskin yang kemudian dituangkan dalam PPAN (Program Pembaruan Agraria Nasional). Dalam orasi nya, Forum Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ) mengatakan bahwa “Buruh dan Tani kini sudah bersatu dalam perjuangan karena kita sudah sama-sama bermusuhan dengan rezim pemodal”. Hujan lebat yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya saat itu sama sekali tidak menyurutkan aksi yang sudah terlanjur berkobar.

Aksi tetap berlanjut dengan orasi-orasi dan nyanyi-nyanyi perlawanan. Anwar, yang mewakili Serikat Petani Karawang (Sepetak), dalam orasi nya mengatakan bahwa sejarah perampasan tanah di Indonesia adalah juga sejarah masuknya kapitalisme yang sudah terbukti memiskinkan rakyat. “Ketidakmampuan pemerintah menjalankan UU PA 1960 maupun pasal 33 UUD 45 dan juga pasal-pasal lainnya, hanyalah dikarenakan pemerintahan SBY-Boediono berikut seluruh elite politik DPR adalah antek-antek Neo Kolonialisme dan Imperialisme (Nekolim) di Indonesia dan karenanya, persatuan antara buruh dan tani semestinya merupakan persatuan politik rakyat untuk membangun pemerintahannya sendiri, yaitu pemerintahan rakyat yang bebas dari para pemodal!”, tambahnya. Sedangkan Ilham yang mewakili FPBJ dan menyerukan dukungan penuh dari kaum buruh di Jakarta untuk kaum tani Jambi maupun Lampung selama berjuang di Jakarta. Ilhamsyah yang biasa dipanggil Boing ini juga menegaskan bahwa kedatangan kaum tani hari ini juga akan disusul oleh petani dari Blitar, Jawa Barat, Medan, dan Sulawesi yang telah mempersiapkan aksi jalan kaki nya juga menuju Jakarta. “Kita akan menduduki Jakarta jika masalah tanah tidak diselesaikan dengan segera!,” lanjut Ilham.

Aksi solidaritas untuk Petani Jambi dan Lampung ini juga diikuti oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Aliansi Petani Indonesia (API) Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI). Semua demonstran bertahan sampai hujan berhenti. Sebelum membubarkan aksi didepan Istana Negara, para petani berjanji akan kembali mengepung  Jakarta, tepatnya didepan kantor Kemenhut, sebelum permasalahan tanah mereka selesai. Sementara itu organisasi-organisasi pendukung juga siap untuk merapatkan barisan dalam memperjuangkan konflik-konflik tanah yang tersebar luas di Indonesia. Mereka menuntut agar kriminalisasi terhadap petani dan buruh yang kerap mereka alami akibat konflik agraria segera dihentikan. Para petani meminta pemerintah segera melakukan langkah penyelesaian konflik agraria yang sering justru merugikan kaum tani.  Pasalnya selama ini pemerintah dianggap ibarat tidak mengambillangkah atas berbagai kasus seperti di Mesuji-Lampung dan Sumatera Selatan, kasus Senyerang-Jambi, kasus Pulau Padang-Riau, kasus Bima ataupun kasus Ogan Ilir.

Ki Hajar Dewantara Mulai Dilupakan dalam Pendidikan

Konsep Bapak Pendidikan Nasional Indonesia adalah memerdekakan manusia. Dimunculkan untuk mencapai pendidikan ideal sesuai karakter bangsa.

Pendidikan di Indonesia telah berlangsung selama bertahun-tahun sejak negara ini merdeka. Bermula sejak berdirinya Perguruan Taman Siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara dengan slogannya Tut Wuri Handayani. Sekolah-sekolah negeri maupun swasta menjadi sarana dalam mewujudkan tujuan program pendidikan nasional.

Tetapi sayang, keberhasilan dalam pertumbuhan dunia pendidikan di negara kita tidak diimbangi dengan keberhasilan dalam pendidikan moral dan nilai-nilai pribadi yang luhur. Berita-berita di media massa semakin hari semakin mengaburkan makna pendidikan selama ini. Para pejabat korupsi, pelajar  tawuran. Itu hanya sebagian kecilnya saja, belum tayangan sinetron dan infotaiment yang kurang mendidik.  Pendidikan, baik formal maupun informal, memiliki tujuan yang sama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi apa yang salah selama ini? Sistem kah atau kurikulum yang kerap bongkar-pasang kah? Guru atau tenaga pendidik yang kurang kompeten kah? Di mana ruh pendidikan selama ini?

Pertanyaan-pertanyaan ini mengusik dan menggugah inspirasi dari koalisi pendidikan anti komersialisasi, untuk menyelenggarakan sebuah diskusi pendidikan pada hari Jumat (01/02). Diskusi pendidikan ini mengangkat tema “Menghadirkan kembali konsep Pendidikan”. Hadir sebagai narasumber Jimmy Ph Paat , Lody F Paat serta Bambang Wisudo dari koalisi pendidikan anti komersialisasi dan Darmaningtyas, praktisi pendidikan dari perguruan Taman Siswa. “Konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara dinilai mengalami kebekuan saat ini. Justru yang terjadi di Indonesia adalah pengagungan pada konsep pendidikan negara barat yang cenderung eksploitatif dan berorientasi pasar,” Ucap Bambang Wisudo. Hal ini berbanding terbalik dengan konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ia menerapkan memanusiakan manusia dengan tiga filosofi yang dikembangkan yakni nasionalistik, naturalistik, dan spiritualistik. Demikian disampaikan Ketua Koalisi Pendidikan Anti Komersialisis, Lody F Paat.

“Dunia pendidikan di Indonesia pada akhir-akhir ini mulai mengalami kegamangan. Pasalnya, pendidikan nasional masih mencari-cari model pendidikan kebangsaan yang membangun karakter bangsa. Padahal karakter ini sudah kita miliki,” ujar Lody. Kegamangan inilah, lanjutnya, yang menyebabkan cita-cita Indonesia untuk membangun manusia yang merdeka jiwa dan pikirannya mulai kabur. Pendidikan pun hanya dimaknai sebagai teknik managerial sekolah dan menitikberatkan nilai-nilai kuantitatif akademik-kognitif semata. “Banyak lulusan yang tidak sesuai dengan karakter bangsa. Di antaranya minim rasa kepekaan sosial, rasa kebangsaan, tepa slira,” tambah Lody.

Pengamat Pendidikan dari Taman Siswa, Darmaningtyas pun tak menampik bila pendidikan di Indonesia lebih berorientasi pada barat. Ia mengatakan bahwa konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara perlu dimunculkan untuk mencapai pendidikan ideal sesuai karakter bangsa. “Salah satu konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara diaplikasikan lewat rumusan Pancasila. Mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar bisa menghasilan manusia berbudaya yang cocok dengan bangsa Indonesia,” katanya. Bambang Wisudo yang juga menjadi moderator mengatakan, rekomendasi yang diharapkan dalam konggres tersebut adalah filofosi pendidikan, ideologi, kebijakan pendidikan, serta aplikasi pendidikan.

Hilangnya Identitas Keindonesiaan

Darmaningtyas selaku salah satu orang yang terlibat dalam perumusan kurikulum 2013 mengatakan, pendidikan nasional saat ini mulai terkikis secara sistematis dari sifat dan ciri keindonesiaan. “Saya menilai pendidikan yang mengindonesia akan menjadi jawaban dialektis terhadap fenomena orientasi global yang sekarang lebih dominan,” katanya. Pria yang berprofesi sebagai pengamat transportasi ini juga menjelaskan, pendidikan yang mengindonesia akan semakin kuat jika terjadi penyadaran oleh semua pihak meski fenomena pendidikan saat ini mulai terkikis dari ciri keindonesiaan. Perlu analisis strategi dan politik pendidikan untuk dijadikan pemikiran bersama dan mendasar dalam upaya membangun pendidikan nasional,.

Dalam makalah berjudul Strategi dan Politik Pendidikan yang Mengindonesia yang dia tulis untuk harian kompas beberapa waktu lalu, dia menegaskan strategi pendidikan nasional saat ini dihadapkan pada keragaman kualitas pendidikan antardaerah, antarpenyelenggara pendidikan, dan antarjenjang pendidikan.

Wajib belajar sembilan tahun masih belum tuntas karena terdapat perbedaan pemahaman serta perbedaan perspektif antarpenyelenggara pendidikan, katanya. Kerja Sama Pendidikan Darmaningtyas menambahkan, politik pendidikan yang diharapkan adalah mengimplementasikan ajaran tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dengan menggunakan peluang kerja sama nasional dan internasional.

Kalau konsep pendidikan nasional dibuat dengan benar maka kerja sama pendidikan juga akan benar, katanya. Menurut dia, politik pendidikan yang akan digunakan untuk membangun dunia pendidikan nasional harus memanfaatkan segala peluang positif untuk mengurangi berbagai kelemahan.