Gagasan Politik dan Ekonomi Soekarno untuk Indonesia

Judul Buku : Sukarno, Marxisme dan Lenninisme
Penulis : Peter Kasenda
Penerbit : Komunitas Bambu
Tahun terbit : Cetakan satu, April 2014
Tebal : XIV + 274 Halaman

ISBN 978-602-9402-45-2

Dalam sebuah masyarakat sejati tidak boleh ada yang kaya mau pun miskin. Orang yang berhasil memperoleh terlalu banyak akan menyebabkan orang lain kekurangan. – Francois Noel Babeuf-

Ketika berbicara tentang Soekarno, kita tak akan pernah kehabisan tema untuk membahasnya. Meskipun sudah meninggal dunia  44 tahun yang lalu. Namun, ajaran-ajarannya tetap saja menghantui ingatan orang. Lihat saja dalam setiap pemilihan umum (pemilu) Megawati Sukarnoputri selalu membawa Soekarno dalam setiap acara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Di masa Orde baru, peran Soekarno dilemahkan dalam sejarah.  Ia dituduh terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September. Namun, itu tak membuat Megawati gentar dan terus membawa sosok Soekarno.

Di era reformasi terdapat sejumlah partai politik dan organisasi masyarakat yang mengkalim bahwa ia mempunyai hubungan ideologis dengan Soekarno. Ini dibuktikan dengan banyaknya partai yang coba menghidupkan pemikiran Soekarno dalam Platform partai yang disosialisaikan melaui iklan di televisi. Hal itulah yang membuat Soekarno kembali menghantui rakyat Indonesia.

Ide Soekarno yang kembali digalakkan adalah tentang kedaulatan ekonomi. Soekarno sangat terpengaruh oleh sosok Karl Marx dan Lenin dalam wacana ekonominya. Baginya, ajaran ekonomi Marx dan Lenin sangat cocok untuk negara-negara jajahan melawan imperialime. Imperialisme bagi Soekarno telah menyebabkan bangsanya yang begitu subur, kaya dan indah memiliki penduduk yang menjadi gembel (hal.41).

Dalam perenungannya, Soekarno yakin untuk merebut kembali kekayaan Indonesia hanya diperlukan satu jalan yakni revolusi. Revolusi harus dilalui harus dilaui untuk mewujudkan masyarakat tanpa kapitalisme dan imperalisme. Revolusi nasional diperlukan untuk memperoleh kemerdekaan yang menjadi prasyarat utama terciptanya masyarakat sosialis yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, Soekarno saat menyampaikan pancasila dalam sidang Badan penyelidikan usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menyebutkan bahwa kemerdekaan hanyalah “jembatan emas”. Setelah prasyarat itu dipenuhi, kemudian diharapkan terjadi revolusi sosial agar negara yang tercipta oleh kaum marhaen, bukan dipimpin oleh borjuasi nasional yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari tanah Indonesia untuk diri sendiri. Wujud nyata kedaulatan ekonomi Indonesia oleh Soekarno dipraktekkan dengan menasionalisasi perusahaan asing. Tujuannya agar seluruh kekayaan Indonesia dapat diolah dan dinikmati oleh rakyat Indonesia sendiri. Lebih dari itu, Soekarno berharap agar tidak ada lagi Exploitation de l’homme par l’homme dan exploitation de nation par nation.

Kedaulatan ekonomi tersebut akan terlaksana jika kita berdaulat dalam hal politik. Karena, semua sendi kehidupan kita ditentukan oleh politik. Untuk itu semua diperlukan masyarakat yang mengerti politik dan diperlukan satu partai pelopor untuk memberikan politik. Dalam hal ini, Soekarno menginginkan Indonesia hanya mempunyai partai tunggal seperti Bolshevik saat Lennin memimpin Uni Soviet.

Ini sudah dipraktekkannya ketika mencanagkan hanya ada satu partai diawal kemerdekaan yakni Partai Nasional Indonesia (PNI). Baginya, diperlukan satu partai yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan negara. Bukan banyak partai tapi hanya mendahulukan kepentingan kelompoknya dibanding kepentingan rakyat.

Namun, sekarang ini kita dapat melihat dengan mata telanjang bagaimana kekayaan Indonesia dikuasai oleh asing. Bumi Indonesia sudah dikeruk dalam-dalam oleh Freeport dan Newmont. Rakyat yang berada dekat dengan lokasi pertambangan hanya mendapatkan limbah. Sepanjang 2013, limbah Newmont di Nusa Tenggara telah membuat bayi yang terlahir 80%  cacat. Ini disebabkan newmont membuang limbah pertambangan ke sungai. Belum lagi, di sebuah harian nasional disebutkan bahwa tahun 2014 ini freeport tak membagikan devidennya untuk untuk Indonesia. Mengutip pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad bahwa jika kita menasionalisasi pertambangan asing di Indonesia, rakyat Indonesia akan mendapatkan gaji 20juta per bulan.

Banyaknya paratai peserta  pemilu saat ini sibuk memikirkan koalisi untuk mendapatkan jatah kursi mentri dan akan mementingkan kelompoknya dibanding kepentingan rakyat. Buku sebanyak enam bab ini menjadi wajib dibaca untuk mengetahui pemikiran Soekarno dibidang politik dan ekonomi demi Indonesia yang berdaulat atas tanah, air dan udaranya.