Orde baru seolah dekat dengan pengekangan mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapatnya terutama kritik terhadap suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Orde baru diawali dengan tumbangnya Soekarno melalui kudeta merangkak yang dilakukan oleh Soehato. Awal kehidupan orde baru seolah sangat dekat dengan rakyat,tidak ada surat kabar yang dibredel dan pemulihan kembali surat kabar yang dilarang terbit pada masa Soekarno. Bahkan Mochtar Lubis Menyebut Soeharto adalah pemimpin yang benar-benar dapat menjalankan Trias Politica.
Kehidupan awal Orde Baru cukup baik dibidang ekonomi inflasi yang semula mencapai 650% pada masa Soekarno teratasi. Keadaan Berbalik banyak sekali penyelewengan oleh pemerintah menjelang pemilu pertama pada masa Orde Baru yaitu pada tahun 1971,Ali Moertopo sebagai ASPRI presiden mencangkan strategi politik nasional. Semua partai yang aktif pada masa Soekarno dipaksakan untuk melakukan fusi. Mereka patai yang bernuansa agamis dipaksakan untuk masuk dalam PPP,apabila mereka menolak maka akan di cap sebagai komando Jihad dan akan mendapat teror seperti pembakaran rumah. Sedangkan partai-partai yang berasaskan Nasionalis,Soekarnois harus masuk dalam PDI apabila tidak maka meraka akan disebut komunis dan akan dibuang ke P.Seram dan P.Buru.
Teror menjadi hal yang sangat lumrah dalam pemilu 1971 maupun 1977 masyarakat dipaksakan untuk memilih Golkar dengan cara melakukan intimidasi dan teror. Bahkan 1kampung di daerah Jawa Barat simpatisan PPP diculik dan dianiaya hanya untuk memilih Golkar. Di daerah Jawa Timur simpatisan PDI ditembak didepan umum oleh letkol.Otong dan ia berkata “inilah akibat orang yang tidak memilh Golkar”.
Dibidang Ekonomi,Pemerintah membuka jalan untuk perusahaan asing (PT.Freeport) tahun 1969 untuk mengambil kekayaan bumi Indonesia demi perbaikan ekonomi pada saat itu. Dan pada tahun 1974 terjadi clash anatara pemerintah dalam demonstrasi 15 Januari 1974,saat PM Jepang datang ke Indonesia untuk menanamkan modal di Indonesia. Terjadi clash antara ekonom UI dengan Ali Moertopo yang kemudian membuat CSIS. Lembaga ini adalah sebuah institusi independen dan bipartisan yang melakukan penelitian kebijakan dan analisa strategis dalam politik, ekonomi, dan keamanan. Kemudian untuk mempercepatan pertumbuhan pembangunan maka didirikan lah IGGI dananya dihimpun dari pinjaman negara lain,tingkat kesejahteraan penduduk pun dipertanyakan oleh mahasiswa. Sebuah desa di Karawang yang berstatus lumbung padi di Pulau Jawa mengalami kelaparan. Utang luar negeri pun membengkak. Utang luar negeri tahun 1977 2.908 Miliar melebihi utang luar negeri Soekarno yang memimpin selama 21 tahun 2.900 Miliar.
Dibidang hukum, semua yang berhubungan dengan keluarga Soeharto semua tumpul,dimana yang sangat menonjol yakni kasus Pertamina oleh Ibnu Sutowo,tak jelas akhirnya padahal saat itu Indonesia sedang booming minyak dan harga minyak saat itu sangat tinggi tapi yang dapat merasakan hal tsb hanya segilintir orang. Mahasiswa tidak tinggal diam mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, Mahasiswa menggalang persatuan Antar Dewan Mahasiswa untuk mengagalkan upaya Jepang menanamkan modal di Indonesia dan melakukan demonstrasi di Jakarta,upaya tersebut ditanggapi represif oleh ABRI hingga menelan korban jiwa. Setelah peristiwa itu langkah yang di ambil oleh pangkopkamtib saat itu,Jend.Soemitro ialah menagkap para pimpinan Dewan Mahasiswa seperti hariman Siregar dan Sjahrir.
Masalah tidak berhenti sampai disitu mahasiswa memprotes pencalonan kembali Soeharto untuk menjadi presiden. Mereka mengadakan pertemuan antar senat se-Indonesia untuk menggagalkan rencana tersebut dan membuat DPR versi Mahasiswa dan berdemonstrasi terjadi di kota-kota besar dengan membawa pamflet anti Soeharto. Upaya tersebut membuat berang Pangkopkamtib dengan mengatakan itu adalah penghinaan terhadap kepala negara. Hingga akhirnya terjadi pengepungan oleh tentara di kampus ITB dan pemburuan mahasiswa yang ikut berdemo.
Langkah pahit harus diterima Mahasiswa dengan diberlakukannnya sistem NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan koordinasi Kemahasiswaan) oleh Menteri P&K,Daoed Joesoef, dimana peran mahasiswa untuk menanggapi persoalan negara (politik) sangat dikekang oleh pembatasan masa studi di kampus hingga turut campur tangan pemerintah dalam setiap organisasi mahasiswa. Dan dampak NKK/BKK dapat kita rasakan hingga kini yakni kita dibuat terpaku oleh ruang kelas yang membatasi kita untuk belajar hal lain selain materi perkuliahan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar