Pahlawan, Padamu Kami Mengadu

Pahlawan pasti menangis ketika melihat Indonesia saat ini bergantung pada pihak asing

Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia tanggal 31 Agustus 1942 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang saka merah putih  dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia, gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Hotel Yamato (bernama Oranje Hotel atau Hotel Oranye pada zaman kolonial, sekarang bernama Hotel Majapahit) di Jl. Tunjungan no. 65 Surabaya.

Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Ploegman pada sore hari tanggal 18 September 1945, tepatnya pukul 21.00, mengibarkan bendera Belanda (Merah-Putih-Biru), tanpa persetujuan Pemerintah RI Daerah Surabaya, di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Keesokan harinya para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera Merah Putih yang sedang berlangsung di Surabaya.

Tak lama setelah mengumpulnya massa di Hotel Yamato, Residen Soedirman, pejuang dan diplomat yang saat itu menjabat sebagai Wakil Residen (Fuku Syuco Gunseikan) yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabaya Syu, sekaligus sebagai Residen Daerah Surabaya Pemerintah RI, datang melewati kerumunan massa lalu masuk ke hotel Yamato dikawal Sidik dan Hariyono. Sebagai perwakilan RI dia berunding dengan Mr. Ploegman dan kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini Ploegman menolak untuk menurunkan bendera Belanda dan menolak untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Perundingan berlangsung memanas, Ploegman mengeluarkan pistol, dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Ploegman tewas dicekik oleh Sidik, yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga dan mendengar letusan pistol Ploegman, sementara Soedirman dan Hariyono melarikan diri ke luar Hotel Yamato. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Hariyono yang semula bersama Soedirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera dan bersama Koesno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan mengereknya ke puncak tiang bendera kembali sebagai bendera Merah Putih.

Dilatar belakangi salah satu peristiwa yang terkenal adalah terbunuhnya Mallaby. Terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby (pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur), pada 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20.30. Mobil Buick yang ditumpangi Brigadir Jenderal Mallaby berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Mallaby oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tidak diketahui identitasnya, dan terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Mallaby sulit dikenali.

Membangun dengan Modal Asing

Salah satu tujuan kemerdekaan itu adalah berhak menentukan arah kehidupan suatu bangsa. Tak terkecuali masalah pembangunan. Arah pembangunan Indonesia ketika baru merdeka dibawah rezim Soekarno yaitu berdiri di atas kaki sendiri. Artinya, segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari menggunakan produk dalam negeri. Tak hanya sampai disitu, Soekarno pun berani menasionalisasi perusahaan asing yang masih berdiri dibumi Indonesia tujuannya sudah pasti agar semua yang terkandung di dalam bumi Indonesia dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia sendiri. 20 tahun memimpin Indonesia, Soekarno harus merelakan tampuk kekuasaan kepada Soeharto secara inkonstitusional.

Gaya kepemimpinan Soeharto sangat jauh berbeda dengan Soekano. Hal yang paling mencolok adalah Soeharto sangat kooperatif dengan barat sedangkan Soekarno yang anti barat. Menurut Soeharto Indonesia sangat memerlukan pembangunan dan untuk membangun diperlukan modal sangat besar akan tetapi menurut Soeharto, Indonesia tidak punya banyak uang untuk membangun. Akhirnya Soeharto memutuskan untuk membuka jalur investasi dari asing khususnya dari barat untuk menanamkan modalnya di Indonesia melalui regulasi UU PMA tahun 1967. Inilah awal bangkitnya kapitalisme di Indonesia. Dan, Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang menancapkan cengkramannya di Indonesia dengan sekali kontrak mencapai 20 tahun. Di dalam salah satu perjanjiannya adalah Freeport berhak mengambil tembaga.

Setelah itu berbondong-bondonglah investor lain yang siap menanamkan modalnya di Indonesia. Melihat kesempatan ini, pemerintah kembali mengeluarkan RUU PMA tahun 1973 (yang kemudian disahkan tahun 1974) yang lebih memberi keleluasaan bagi investor asing. Mayoritas investor asing menanmkan modalnya di Sumber Daya Alam yang sangat vital, menyangkut hajat hidup orang banyak seperti BBM. Ini sangat jelas bertentangan dengan konstitusi. Untuk itu mahasiswa sangat menentang pemerintah dengan melakukan demonstrasi besar-besaran tahun 1974 yang lebih dikenal dengan peristiwa Malari.

Rezim Soeharto memang sudah berakhir, tetapi kapitalisnya justru masih sangat kuat. Ketika Soeharto lengser pun Indonesia kembali tunduk dengan kekuatan modal asing yang salah satunya adalah IMF yang memaksakan Indonesia untuk menyepakati Letter of Intents. Maksud hati, Soeharto mau memeluk gunung untuk menghemat devisa, tapi yang terjadi, justru celaka. Ekonomi Indonesia kacau. Indonesia urung tinggal landas dan kembali digiring ke titik nol dalam pelukan IMF . Soeharto yang sejak 1967 menopang pembangunan dari dana pinjaman IMF, seperti tak bisa mengelak. Dengan iming-iming umpan US$ 43 miliar, IMF lantas memaksa Soeharto menandatangani kesepakatan -terdiri 50 paragraf yang kemudian dikenal sebagai 50 point Letter of Intent (LoI)- dan ironisnya, kini jadi bumerang bagi siapa pun yang memimpin negeri ini. Kemudian langkah ini pun masih dijalankan pada masa pemerintahan SBY saat ini.
Padahal, kalau negeri ini masih dikelola dengan paradigma lama dengan "menyerahkan masa depan" bangsa ini kepada trinitas IMF (International Monetery Fund), World Trade Organization (WTO), dan Wordl Bank (Bank Dunia), bukan saja merupakan langkah tak bijak tapi juga membahayakan.

Melihat Indonesia saat ini sangat jelas sangat berbeda dengan apa yang diharapkan oleh pahlawan yang telah mengorbankan segalanya untuk Indonesia. Penodaan terhadap konstitusi bahkan pemimpin negara sampai berselingkuh dengan kekuatan modal asing . Masih banyak rakyat miskin yang tak mampu merasakan kekayaan Indonesia. Jika sudah begini, mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur pun seolah hanya angan-angan terlebih mewujudkan Indonesia yang diharapkan Soekarno  yaitu tri sakti Indonesia. Walaupun kita tak mampu menyumbangkan apapun seperti para pahlawan dulu, setidaknya janganlah kita menjadi pencuri dan penghancur negeri ini, yang dibangun dengan tetesan darah yang tidak sedikit.

Mahasiswa atawa Masihsiswa, Sebuah Kontemplasi Sumpah Pemuda

Menjadi mahasiswa biasanya tidak lepas dari predikat-predikat turunan yang terlanjur melekat. Idealis,kritis,penerus bangsa calon pemimpin, changemaker dst, yang membuat sosok “mahasiswa” memiliki karakteristiknya sendiri.

Mungkin, menjadi mahasiswa adalah tahapan paling seksi yang dilewati seseorang dalam hidupnya. Seperti petualang yang mencari pulau-pulau tak berpenghuni, mahasiswa senantiasa mencari sebuah petualangan. Tak pernah lelah menghisap tembakau, menghirup polusi, meminum kafein dan membuang uang. Mungkin karena ini juga mereka lebih tinggal  di kostan atawa pulang larut malam. Tapi mencoba serius sedikit, menjadi mahasiswa adalah pengalaman sekali seumur hidup yang sangat berharga. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat.

Katanya, pada diri mahasiswa dititipkan sebuah kesadaran. Kegelisahan yang menunggu untuk diasah menjadi kearifan. Di dalam tubuh anak muda yang berapi-api itu terdapat jiwa yang menggeliat. Itu juga mengapa pemuda selalu diperebutkan penguasa dan pasar. Mahasiswa, juga anak muda dalam arti umum adalah kendaraan menuju masa depan, entah dalam arti politis maupun ekonomis.

Dalam konteks Indonesia pasca reformasi, mahasiswa menjadi individu yang terbelah. Mereka bingung dalam mendefinisikan dirinya. Mahasiswa kini selalu ditakut-takuti oleh pelbagai “pahlawan”. Mulai dari pahlawan STOVIA, pahlawan angkatan 1966, pahlawan Malari 1974, pahlawan NKK/BKK dan yang paling segar tentu saja pahlawan 1998. Maka mahasiswa selalu digugat untuk berjuang, turun ke jalan dan mendampingi masyarakat. Tetapi ketika mereka beraksi, mereka digugat lagi: sebagai tukang onar dan biang kemacetan. Lantas, ketika mahasiswa gemar mengunjungi K-POP sampai BUBBLEGUM POP, mereka lagi-lagi dihujat sebagai orang yang hanya “DOYAN REKREASI TANPA PERNAH BERKREASI”.

Di antara peristiwa-peristiwa tersebut mahasiswa selalu terombang-ambing statusnya antara tetap menjadi si proletar atawa mengakui dirinya sebagai  kaum borjuasi. Hal ini terkait dengan posisi mahasiswa yang sebetulnya berada pada transisi untuk menemukan habitat yang nyaman. Coba lihat nama-nama seperti Herman Hendrawan dan Petrus Bima Anugrah yang saat ini seperti hilang ditelan bumi bersamaan dengan hilangnya raga mereka.

Coba Melupakan Romantisme Gerakan

Selama 14  tahun terakhir, perubahan penting apa bisa diharapkan dari mahasiswa melalui aksi unjuk rasa dan demonstrasi jalanan, ketika semua lapisan masyarakat kini melakukan hal yang sama ?

Pertanyaan ini hadir dalam sekeliling saya ketika menyaksikan aksi demonstrasi jalanan terjadi hampir ada setiap hari diseluruh Indonesia dan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, semenjak rezim Soeharto berakhir 1998 dan era keterbukaan melanda sampai sekarang. Di layar tv, media cetak maupun on-line, sangat sering diberitakan mengenai aksi demonstrasi jalanan dengan pelbagai macam tuntutan, mulai dari kisruh pilkada samapi pemutaran film yang menghina agama tertentu.

Di zaman Soeharto, aksi demonstrasi terbuka melalui demonstrasi jalanan yang sebagian besar diprakarsai oleh mahasiswa, begitu sangat berwibawa , mengundang simpati dan juga rasa haru bagi mereka yang merasa nasibya diperjuangkan melalui aksi-aksi tersebut. Permasalahan yang diangkat begitu dekat dan dirasakan oleh masyarakat, mulai dari BBM, sembako hingga menuntut turunnya rezim otoriter. Upaya perubahan ke kondisi yang lebih baik benar-benar dititipkan oleh masyarakat kepada aksi-aksi tersebut, karena pada saat itu kepercayaan terhadap tangan penguasa untuk mengubah keadan menjadi lebih laik telah pudar atawa memang mungkin tidak pernah ada sama sekali. Tak lupa mereka menggunakan almamater sebagai identitasnya dalam aksi, sangat berbeda makna penggunaan almamater mahasiswa saat ini yang hanya digunakan pada saat menonton acara di stasiun televisi.

Lalu bagaimana dengan pertanyaan awal yang diajukan di atas ? Menjawabnya memang tidak mudah, tidak semudah menanggapi sebuah pernyataan atawa pertanyaan berkobar 140 karakter penuh semangat di twitter mengenai kondisi ekonomi,politik, social budaya. Setelah 1998, diperlukan perubahan cara pandang yang berarti untuk memahami dan mengartikan ulang kembali aktivitas “melawan” dan “perlawanan”. Masalahnya, kita masih terjebak dalam paradigma lama meski musuh tak lagi satu dan semesta. Setiap generasi memerlukan logika perlawanan yang berbeda dalam sebelumnya, sesuai kebutuhan dan kesadarannya sendiri. Namun, sebagian besar dari kita tidak memahami perubahan ini. Apalagi mengakuinya.[1]

Tolok ukur kepahlawanan mahasiswa pun berubah. Kita harus mengatakan selamat tinggal pada “heroisme” mahasiswa yang bangga karena masuk hotel prodeo, menjahit mulut atawa dalam contoh yang paling ekstrim yaitu membakar diri. Hal-hal yang seperti itu tidak lagi menggugah masyarakat. Alih-alih, aksi seperti itu menjatuhkan martabat mahasiswa bahwa mereka cenderung mengedepankan otot ketimbang otak, kekerasan ketimbang dialog dan jalan pendek ketimbang visi panjang. Ada hal yang bertentangan, antara hasrat menjadi heroic untuk memperjuangkan sesuatu dan kondisi masyarakat yang telah sangat pecah dan apatis. Maka kematian saat demonstrasi kini sangat mungkin dibilang konyol. Spanduk, coretan dan pekikan perjunagan sangat mungkin tampak basi.

Secara relative, gerakan mahasiswa memang tampak melembek. Harus diakui bahwa mereka jadi begitu manja dan “wangi”. Hal ini terlihat ketika ada gerakan okupasi di pelbagai pelosok dunia, mahasiswa tampat tenang dan terisolir dari wacana gerakannya. Dan yang terjadi, kini mahasiswa Indonesia  digiring pada banalnya budaya konsumsi yang reaksioner dalam mewarnai rupa dan logika gerakan social pasca-reformasi. Kita memang tidak seharusnya menghindari perdebatan ini. Pelajaran justru harus diambil darinya, apa metode perlawanan yang paling efektif saat ini ? menurut ukuran siapa?[2]

Kita tentu tak mudah melupakan Sondang Hutagalung yang mengakhiri hidupnya karena menginginkan hidup yang lebih laik bagi jutaan orang yang tak dikenalnya. Mungkin, ia terpengaruh oleh bouazizi dari Tunisia yang rela membakar diri karena frustasi dengan negara yang tidak lagi mempedulikan rakyatnya, yang setelah kematiannya menggerakan rakyat Tunisia untuk turun ke jalan memperjuangkan hidupnya. Sondang rela menjadi martir yang tidak diakui oleh banyak orang. Karena perlawanan selalu merupakan sebuah usaha kolektif, Sondang seharusnya jadi momentum untuk mengartikan kembali motif perlawanan tersebut. Sayangnya, teman-teman seusianya justru lebih asik dengan dirinya sendiri, mengejar target kelulusan, mencari pekerjaan yang mapan, bersosial media ria ,takjub akan budaya luar termasuk menonton K-POP dan marah apabila budaya sendiri diklaim negara tetangga. Namun apa yang salah dari itu semua? Mungkin tidak ada. Sebab, mahasiswa kini adalah entitas yang tidak tunggal. Atawa jangan-jangan memang tidak pernah tunggal. Dengan demikian akhirnya, keberadaan Sodang menjadi penting sebagai manusia, tapi tidak melulu karena statusnya sebagai mahasiswa.

Mahasiswa adalah individu yang akan selesai, cepat atawa lambat. Mereka harus meninggalkan statusnya ketika toga dan wisuda telah dikenakan pada tubuhnya. Setelah itu mereka berhadapan dengan kemungkinan baru, tegangan, perubahan dan negosiasi. Disitulah identitas mereka terbentuk. Dalam ragam ruang dan rupa. Namun satu hal yang perlu diingat bahwa sebelum berkarya untuk orang lain, mahasiswa bukanlah siapa-siapa.

---

[1] Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi, As’ad Said Ali, LP3ES, 2012 hlm.117

[2] Ibid hlm .146

Mahasiswa Membludak, Kampus pun Sesak

Penerimaaan mahasiswa yang membludak hanya diimbangi dengan pembangunan yang mangkrak
 
Masa Pengenalan Akademik (MPA) bagi mahasiswa baru telah usai. Jadwal perkuliahan pun kembali aktif tertanggal tiga September. Matahari menyengat tepat di atas kepala. Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pun penuh sesak dengan kendaraan yang sangat banyak hingga memakan lahan di luar lahan parkir. Bukan tanpa sebab kampus menjadi sangat padat, hal tersebut disebabkan penerimaan mahasiswa baru (maba) tahun 2012 ini sangat membludak, yakni sebesar 6200 maba.

Penerimaan maba tahun ini memang tidak sebanding dengan kelulusan mahasiswa yang tiap tahun kurang dari tiga ribu wisudawan. “Sebenarnya penerimaan maba tahun ini diluar dugaan, di fakultas teknik (FT) hanya membuka 1255 maba. Akan tetapi pihak Universitas malah meloloskan 1575 maba,” ucap Tuti Iriani, Pembantu Dekan (PD) III FT.

Tuti menambahkan, hal ini cukup membuat kerepotan pihak fakultas untuk membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelas. Sebab, kelas yang tersedia tidak berbanding lurus dengan mahasiswa yang diterima. Selain keterbatasan ruang kelas, membludaknya mahasiswa baru pun turut makin pula menambah parah kesemrawutan parkiran. Karena jumlah kendaraan bermotor makin banyak. Hal tersebut tentunya sangat mengganggu mahasiswa yang berhalu-lalang menjalankan aktivitas di kampus. Seperti yang dirasakan oleh Dicky,“ Parkirannya sumpek banget sampe ke jalan. Padahal jalanannya juga sempit, gak nyaman deh jalan di UNJ,” keluh mahasiswa PGSD 2012.

Tidak hanya mengganggu kenyamanan civitas akademika, padatnya volume kendaraan pun juga dikeluhkan oleh petugas parkir UNJ Eko Wahyudi. “Motornya banyak banget susah ngaturnya. Bukan cuma itu, kita jadi terbatas ngawasin motor karena jumlahnya kebanyakan, baru tiga hari kuliah aja sudah ada lima orang yang ngadu kehilangan helm.”

Bukannya bersimpati dengan duka dan keresahan mahasiswa, kejadian ini justru dimaklumi oleh Suryadi Pembantu Rektor (PR) II. “Wajar saja kalau parkirannya masih berantakan, kan UNJ sempit,” ujarnya santai. UNJ sendiri sebenarnya dalam menjawab persoalan parkiran membangun tempat parkir di samping gedung Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP). Akan tetapi, sampai saat ini pun parkiran yang dianggap sebagai jawaban justru mangkrak pembangunannya.
Selain makin banyaknya volume kendaraan tersebut yang membuat tata ruang UNJ makin buruk. Dampak yang tak kalah besarnya adalah terenyahkannya ruang  publik bagi mahasiswa di lingkungan kampus. Padahal, hal ini merupakan salah-satu instrumen fundamen dalam mendukung pembelajaran mahasiswa dalam kampus.

Kondisi tersebut pun turut disesalkan oleh Dadang Suryadi Kepala Jurusan Teknik Sipil. Menurutnya, hal ini disebabkan tidak terkontolnya motor yang diparkirkan di UNJ. “Satu saja terlihat motor parkir di ruang kosong, dalam hitungan menit tersulap menjadi deretan motor,” tutur Dadang yang ditemui diruangannya. Lebih lanjut ia menjelaskan, dengan luas kampus A UNJ yang mencapai 1.014.745,25 m2 sangat memungkinkan untuk membuat ruang publik yang nyaman bagi mahasiswa.  Terlebih mahasiswa telah cukup mahal untuk membayar kuliah di UNJ.

Parkiran UNJ sangat padat akibat membludaknya maba

Akan tetapi, ini tidak dilakukan oleh otoritas kampus sendiri. Penerimaan mahasiswa baru yang sangat banyak tidak diimbangi oleh  fasilitas yang ada. Hal ini jelas menandakan bahwa kampus hanya ingin meraup uang yang banyak dari para mahasiswa. Tapi enggan memikirkan kebutuhan mahasiswanya yang telah membayar mahal untuk dapat berkuliah di UNJ

Hari Tani : Petani tuntut reforma agraria sejati

“aku katakan bahwa kaum tani adalah sokoguru daripada Revolusi Indonesia..." - Soekarno

Petani, kata inilah yang seolah akrab dari bumi Indonesia. Bukan tanpa sebab, karena sejak awal abad ketujuh gugusan kepulauan nusantara dikenal mempunyai tanah yang subur. Tanah yang subur ini tidak begitu saja dilewatkan oleh penduduk. Untuk memenuhi kebuuhan hidupnya mereka bercocok tanam. Hasilnya tidak tanggung-tanggung Nusantara sebelum kedatangan VOC dikenal sebagai penghasil beras terbesar tepatnya di pulau jawa. Lebih-lebih, ketika VOC datang dan ingin memonopoli rempah-rempah yang tumbuh subur di bumi nusantara ketika itu.

Akan tetapi, peran petani sering dikesampingkan dalam kehidupan bahkan kesejahteraannya pun ejauh dari kata laik. Mulai dari zaman colonial sampai kemerdekaan petani masih tertindas dengan pelbagai aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Untuk memperjuangkan nasibnya petani pun coba membuat serikat dan melakukan aksi.

Jakarta, (24/09/12) Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada hari ini, pelbagai lapisan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta. Peserta aksi berasal dari anggota Petani, Nelayan, lembaga swadaya (LSM), mahasiswa bahkan  siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sebelum menggelar aksi unjuk rasa didepan Istana Merdeka, pengunjuk rasa pada senin (24/9) pagi hari juga menggelar aksi serupa di gedung Badan Pertahanan Nasional (BPN) di Jalan Sisimangaraja, Jakarta Selatan. Massa dengan membawa bendera organisasi, membentangkan spanduk berisikan tuntutan Petani dan Nelayan seperti pemerintah harus menjalankan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. Orasi membakar semangat massa silih berganti.

Peserta Aksi dari Serikat Tani Indramayu (STI) Syaifuddin mengatakan masyarakat kecewa dengan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyo-Boediono yang dianggap tidak berpihak kepada pentingan rakyat kecil. “Kami kecewa dengan rezim kapitalis SBY –Boediono karena mereka tidak berpihak kepada  Petani, Nelayan, warga miskin,” kata pria yang akrab disapa Udin ini, disela-sela aksi unjuk rasa.

Ditambahkan masalah utama agraria  yang meliputi tanah, air, dan kekayaan alam di Indonesia adalah konsentrasi kepemilikan, pengusaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria  baik tanah, hutan, tambang dan perairan ditangan segelintir orang. Belum lagi pelbagai bentuk perampasan tanah skala luas yang sedang berjalan saat ini pada hakekatnya adalah skema dari imperalis dan ditopang oleh kekuatan neoliberal. Perampasan tanah, kata Udin,  berjalan dengan mudah dikarenakan pemerintah pusat dan daerah serta pihak swasta tidak segan-segan mengerahkan aparat kepolisian dan pam swakarsa.

Selain menuntut kesejahteraan, massa pengunjuk rasa juga menuntut menghentikan segala bentuk perampasan tanah rakyat dan mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dirampas. Berdasarkan data milik Serikat Petani Indonesia mencatat pada 2011 telah  terjadi 114 kasus pelanggaran hak asasi  Petani terhadap kepemilikan lahan. Selain itu, sebanyak 18 orang petani meninggal dunia dan 35 orang didakwa dan berujung pada penahanan. “Laksanakan pembaruan agraria sejati sesuai dengan konstitusi 1945 dan UUPA 1960. Tarik TNI/Polri dari konflik agraria, membebaskan para pejuang rakyat yang ditahan dalam melawan perampasan tanah,” ujarnya.

Bukankah cita-cita Revolusi Indonesia ini hanyalah bisa terlaksana dengan keringatnya kaum tani pula. Jikalau tidak dengan keringat kaum tani, mana bisa kita mencapai satu masyarakat adil dan makmur, cukup sandang, cukup pandang, gemah-ripah loh-jinawi

Dipa Nusantara Aidit, Anak muda pemimpin partai besar

Judul	:	Seri Buku TEMPO: Orang Kiri Indonesia Aidit
Pengarang	:	TEMPO
	:
Tahun Terbit	:	2011
Ukuran	:	230 x 160 mm
Halaman	:	157 halaman

Memahami peranan D.N Aidit, dalam konstelasi politik Orde Soekarno tidaklah sulit. Aidit dapat kita kenal dalam lembaran sejarah Orde Soeharto sebagai seorang tokoh penting dalam PKI. Selain itu ia dikenal dekat Sukarno dan juga diduga menjadi otak intelektual terjadinya peristiwa G 30 S. Akan tetapi pemaparan Aidit sebagai bagian konstruksi sejarah politik di Indonesia, tentunya agak sedikit menyulitkan. Terutama karena tokoh Aidit selama kurun 32 tahun telah sedemikian rupa didistorsikan sebagai simbolisme negativa ketokohan politik di Indonesia. Sehingga terjadi kesulitan menjelaskan mengenai peran sejarah tokoh ini pada “apa yang ada pada realita historisnya sendiri”.

Walaupun ia adalah tokoh penting dalam kesejarahan Indonesia, seluruh kehidupan D.N Aidit tampak, masih sebagai sebuah teka-teki yang urung terselesaikan. Aidit memulai karir politiknya sejak awal bersama ideology komunis yang diyakininya. Aidit pun mati ditembak oleh sekawanan tentara “Pancasilais”, karena ideologinya yang komunis serta tuduhan makar tanpa adanya proses peradilan.
Tulisan ini sedikitnya ingin berupaya memberi gambaran selintas mengenai sang tokoh. Terutama mengenai perjalanan sejarah tokoh Aidit secara ideologis. Dalam hal ini Aidit dilihat sebagai seorang tokoh penting PKI yang menjalankan arah kebijakan Partai Komunis itu hingga dihancurkan dalam tragedy Gestok.

Masa Muda Aidit
Soegiarso Soerojo menyebutkan bahwa nama lengkap D.N Aidit sebenarnya bukanlah Dipa Nusantara Aidit yang sebagaimana kita kenal luas. Melainkan nama sebenarnya adalah Djafar Nawawi, anak haji Aidid dari bangka. Tak begitu jelas bagaimana Aidit menghabiskan masa kecilnya, yang pasti sebagaimana anak desa kebanyakan ia bergaul dengan teman sebayanya, setiap sore pergi mengaji dan ketika malam tidur di Surau. Latar belakang demikian, justru memberi jejak asal-muasal yang kontras bagi pribadinya, ketika kelak ia menjadi petinggi partai komunis, yang justru sering dianggap anti-Tuhan.

Ketika menginjak usia remaja, pemuda Aidit pergi merantau ke Jawa. Di Jawa ia berguru kepada tokoh pergerakan islam terkemuka, H.O.S Tjokrominoto. Tjokro, banyak mengajarkan sebuah hal-hal yang selama ini jauh dari ia bayangkan. Kesenjangan antara kelompok kaya-miskin, persoalan kolonialisme dan cita-cita kemerdekaan secara utuh adalah tema-tema pelajaran yang cukup mempengaruhi Aidit. Konon, dari Tjokro-lah Aidit mengenal dan meyakini komunis sebagai ideology politik yang cocok baginya. Patut diingat bahwa dari Tjokro juga lahir cabang gerakan ideology lainnya: Soekarno yang nasionalis dan Kartosuwiryo yang islamis. Sehingga kita dapat saksikan bahwa antara, Soekarno, Kartosuwiryo dan Aidit (baca: Nasakom), sesungguhnya bermuara kepada satu sumber yang sama (?).

Menjelang pecahnya revolusi agustus 1945, Aidit adalah salah seorang tokoh terkemuka pemuda menteng 31. Bersama Chaerul Saleh, Adam Malik, Wikana, A.M Hanafi dan Soekarni, ia adalah tokoh yang cukup aktif dalam menekan tokoh-tokoh angkatan tua untuk mendeklarasikan proklamasi.
Seusai proklamasi, sehubungan dengan anjuran berdirinya partai-partai akibat maklumat X Hatta maka berdirilah Partai Komunis Indonesia (PKI). sifat kepemudaan yang revolusioner serta ideology partai yang dianggap sepaham dengan keyakinan individualnya, membawa Aidit memasuki Partai Komunis Indonesia tersebut. Peran Aidit dalam partai, antara 1945 hingga dihancurkannya PKI dalam peristiwa Madiun 1948 tidaklah begitu banyak. Tak begitu dikenal bagaimana kehidupan Aidit antara masa-masa ini, selain daripada ia dicatat sering menghadiri rapat-rapat yang diadakan PKI. Yang pasti, ketika PKI dihancurkan pada 1948, Aidit berhasil lolos dari kejaran tentara Hatta dan kemudian menyingkir keluar negeri guna menimba ilmu (Peking?).

Aidit, PKI dan Demokrasi Terpimpin
Ketika kembali ke Indonesia pada awal 1950-an. Situasi Indonesia sudah sejak jauh berbeda. Sukarno membuka pemahaman rekonsiliasi terhadap seluruh komponen yang ada dalam kehidupan bernegara dari kelompok ideology manapun, untuk mempertahankan bersama keutuhan dan kemerdekaan negeri ini dari rongrongan neo-kolonialisme dan imperialisme (Nekolim). Anjuran Sukarno tersebut, membuka ruang bagi tokoh-tokoh PKI muda untuk membangun kembali organisasinya. PKI yang sempat dibangun oleh tokoh tua, Alimin dan Pono. Kemudian berhasil direbut oleh tokoh yang lebih muda: Aidit, Nyono, Waluyo dan lain lain. Jabatan tertinggi dalam kepartaian yaitu Sekretaris Djendral dipegang oleh D.N Aidit.
Dibawah pimpinan D.N Aidit, PKI mulai menggalakkan kembali membangun kinerja organisasinya. PKI menjelaskan kepada komponen bangsa lainnya bahwa partainya adalah partai kader yang mengedepankan Indonesia yang bermartabat. Aidit amat rajin membangun organisasinya secara sistematis, dengan masa garapannya meliputi masa tani dan buruh terutama yang berasal dari status sosial menengah-kebawah. Secara khusus Aidit menyebut partainya sebagai partai ploretariat, partainya rakyat banyak. Untuk membela partainya terhadap cemoohan peristiwa madiun 1948. Aidit kemudian menulis pembelaan partainya lewat tulisan Menggugat peristiwa Madiun, sebuah tulisan yang isinya menyebutkan bahwa saat itu PKI adalah pihak yang diprovokasi oleh Hatta dan menjadi korban (bukan pelaku!).

Lewat pola pengorganisasian yang rapi dan terkoordinasi, PKI dengan cepat dapat memperluas keanggotaannya. Terlebih, ketika itu PKI adalah satu-satunya partai yang selalu mengambil bagian terdepan untuk membela kepentingan masyarakat yang termarjinalkan, sebagaimana issue land reform yang menjadi issue utamanya pada era 60-an. Selain itu dukungan secara tidak langsung Sukarno terhadap partai ini, membuat daya tarik sendiri bagi masyarakat luas. Secara garis besar dukungan atau simpati Sukarno tampak, karena PKI lah satu-satunya partai yang terdepan dalam mendukung setiap kebijakan presiden.
Aidit, pada akhirnya terbujuk untuk berpartisipasi melakukan kolaborasi dengan Sukarno. Ada kesan bahwa Aidit telah terbentur kepada kepentingan pragmatis (yang tergesa-gesa) untuk membangun partai. Secara ideologis, Soekarno atau PNI merepresentasikan basis kepentingan borjuasi nasional yaitu kelompok priyayi jawa-abangan, yang dalam teoritisi marx termasuk dalam kelompok lawan yang harus dihantam. Dengan demikian, terjadi perselingkungan ideologis Aidit terhadap Marx, karena Aidit bertindak bersekutu dengan kelompok non-ploretar. Aidit tentu saja memiliki sandaran argumentasi ideologis pada basis teori Lenin mengenai revolusi dua tahap yaitu melawan imperialisme dan kapitalisme. Untuk sementara dalam melawan kekuatan Nekolim maka kompromi dengan kekuatan borjuasi nasional dibolehkan, demikian interpretasi Aidit.

Secara meyakinkan apa yang dilakukan Aidit menuai keberhasilan dalam PEMILU 1955. PKI dibawah Aidit telah membuktikan bahwa partainya menjadi salah satu dari empat kekuatan besar di Indonesia, mengalahkan PSI Sjahrir, IPKI-nya Nasution atau Murba warisan Tan Malaka. Hasil ini secara meyakinkan kembali meningkat dalam PEMILU 57, dimana didaerah jawa PKI mendapat suara peringkat pertama mengalahkan PNI, NU dan. Masjumi.
Hasil ini membuat Sukarno memaksa partai lain bahwa diperlukannya strategi pembangunan tiga kaki yang berlandaskan pada ajaran Nasakom. Untuk itu PKI sebagai bagian kekuatan empat besar, kiranya berhak untuk menduduki kursi dalam pemerintahan. Sebuah tawaran yang kemudian mendapat tanggapan sengit dari pihak islam (NU dan Masyumi). Padahal maksud Sukarno untuk memasukkan PKI dalam pemerintahan, justru secara ekonomis, sangat tidak menguntungkan partai. Sukarno ingin memaksa PKI turut bertanggung-jawab dalam pemerintahan. Sehingga PKI kelak tidak memiliki alasan untuk melakukan aksi makar atau aksi pemogokan buruh, yang dapat merugikan atau mengurangi kewibawaaan pemerintah. Ketika pada akhirnya PKI dimasukkan dalam struktur kabinet, hasil ini terlihat, karena PKI tidak diberikan kursi kabinet yang singnifikan atau menguntungkan secara ekonomi.

Menjelang 65, kekuatan PKI dan Aidit, bisa dikatakan sudah berada diatas angin. Musuh ideologis yang non-kompromis terhadap mereka yaitu PSI, Masyumi dan Murba sudah dibubarkan. Dengan demikian jalan perebutan kekuasaan secara kompromis lewat parlemen yang legal, amat terbuka lebar bagi PKI. Apalagi saat itu Presiden Soekarno bertindak seakan-akan pelindung bagi PKI. Baik itu lewat konsepsi revolusi dua tahapnya, ataupula lewat proyek Dwikora dan konfrontasi dengan blok kapitalis yang semakin menjadi-jadi.
Posisi PKI yang saat itu sudah amat diuntungkan, akhirnya berakhir dengan peristiwa G 30 S. Peristiwa G 30 S yang diduga atau dituduhkan dilakukan oleh PKI, anehnya justru berdampak buruk bagi perkembangan PKI sendiri. Peristiwa ini menjadi alasan bagi penghancuran serta pembunuhan terorganisir kader dan simpatisan PKI oleh tentara. Dan terbesar tentunya bagi pemarjinalan secara politis PKI dari panggung politik di Indonesia untuk selamanya.

Aidit sebagai tokoh nomer wahid PKI, tak lepas dari proses penghancuran itu. Walau keterlibatannya tidak secara jelas dapat dibuktikan oleh lembaga peradilan -karena semuanya masih samar-. Tokoh kemerdekaan dan pembangunan Indonesia yang demokratis-kerakyatan itu, akhirnya harus merelakan darahnya menjadi tumbal bangsanya ditangan tentara pancasila. Aidit harus rela menyusul amir Syarifuddin, Maruto Darusman, Musso, orang-orang yang menjadi panutan dan telah mendahuluinya ditangan tentara. Ada orang yang bergembira atas kematiannya, ada juga yang menangisinya.