Problematika Gerakan Buruh

Akhir-akhir ini, demonstrasi yang dilakukan oleh buruh marak terjadi. Kadar massifnya demonstrasi buruh terjadi medio Mei dan Desember. Tentu kita tahu bahwa pada Mei buruh merayakan hari buruh Internasional. Sedangkan, di Akhir tahun seperti November dan Desember buruh melakukan demonstrasi menuntut pemerintah untuk menaikkan Upah Minimum.

Sebenarnya, tak masalah buruh melakukan aksi demonstrasi menuntut haknya. Tetapi, yang berkembang di media bukan hanya aksi buruh menuntut upah. Media juga menggiring opini masyrakat bahwa upah yang dituntut buruh sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan disorotnya buruh yang sedang melakukan aksi dengan membawa motor besar.

Tak hanya itu, media juga membandingkan buruh yang mayoritas lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan lulusan Strata satu (S-1). Akhirnya, gerakan buruh yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidupnya mesti berhadapan bukan hanya dengan pemilik modal, tetapi juga golongan rakyat lain.

 Padahal, menurut Karl Marx ada nilai lebih yang dihasilkan oleh buruh tetapi hasilnya dinikmati oleh pemilik modal (kapitalis). Seperti kita ketahui, sebuah komoditas selalu bermula dari proses yang melibatkan dua hal yakni alat produksi dan tenaga kerja. Komoditas selalu dibeli pada nilai tukar mereka, tak kurang dan tak lebih, maka keuntungan berasal dari proses produksi itu sendiri. Keuntungan mestinya diuntungan dari dua variabel. Di sinilah keniscayaan eksploitasi kapitalisme terjadi. Kaum buruh diwajibkan untuk bekerja lebih lama daripada rata-rata nilai tukar yang sesungguhnya dalam kerja mereka.

Contohnya, seorang teman yang bekerja di pabrik makanan cap Orang Tua mengaku bahwa jam kerja tambahan atau lembur, tak masuk hitungan dalam gaji. Buruh di pabrik ini mesti bekerja selama 10 jam sehari dengan upah yang dibayarkan hanya delapan jam kerja. Ini yang memungkinkan kapitalis untuk menjual komoditasnya dengan nilai tukar yang di dalamnya mengandung nilai kerja lebih daripada yang seharusnya dibayarkan untuk gaji, Marx menyebutnya dengan nilai lebih.

Kemudian, untuk mengeruk keuntungan sebanyak mungkin, kaum kapitalis harus menemukan alat-alat untuk menaikan tingkat untuk memproduksi nilai lebih. Peningkatan angka nilai lebih hanya didapat melalui reorganisasi proses produksi dan pengenalan mesin serta teknologi baru dalam proses produksi.

Pertambahan angka nilai lebih ini tentu saja akan menghasilkan peningkatan kualitas nilai lebih, sebab hanya sedikit buruh yang dibutuhkan. Buruh bisa saja dipecat kapan pun, sehingga lebih sedikit yang diberikan, pabrik memproduksi barang-barang dalam waktu yang kian sedikit dan menjual barang-barang tersebut dengan kompetitif. Semakin banyak orang yang membeli baramg-barang tersebut. Kaum buruh kian tersingkir.

Hal-hal semacam ini yang media tidak pernah beritakan kepada masyarakat. Alhasil, yang terjadi buruh digambarkan hanya sekelompok orang yang tak tahu diri dengan pendidikan rendah, pekerja kasar tetapi menuntut upah tinggi.

***

                Aksi-aksi yang dilakukan oleh Buruh saat ini hampir pasti berkaitan dengan tuntutan menaikkan upah. Kemudian, jika upah dinaikkan apa masalah yang dialami akan selesai? Jawabnya sudah pasti tidak. Sebab, dinaikkannya upah minimum daerah setiap tahun tak menyelesaikan permasalahan kesejahteraan nasib buruh. Agak ironis memang jika gerakan buruh hari ini hanya berdasarkan pada hal ekonomi.

                Sejarah gerakan buruh sudah sangat panjang. Namun, baru pada abad 19 timbul gerakan kaum buruh yang sudah melarat hidupnya di bawah penindasan. Pada 1847 karl Marx mengeluarkan sebuah manifes yang dinamai Manifesto Komunis. Isinya menggembirakan hati buruh kala itu. Sebab, ia memberika harapan bagi kaum buruh bahwa mereka tidak akan selamanya melarat.

                Akan tiba suatu waktu buruh akan hidup sempurna dalam suatu masyarakat baru. Marx menggambarkan suatu alur yang besar bagi buruh. Buruh menjalankan kelas dengan kaum majikan, sampai memperoleh kemenangan akhir yakni terciptanya masyarakat baru dengan buruh sebagai pemimpinnya.

                Tetapi masalahnya, setelah revolusi Bolshevik pada 1917, pergerakan kaum buruh menjadi melunak. Meski pun di negara Barat yang tingkat intelektualitas dan kesadaran buruhnya cukup tinggi. Apa sebabnya pergerakan buruh menjadi lunak? Kaum buruh terpecah menjadi empat golongan. Pertama,mereka yang masih bekerja. Kedua, mereka yang menganggur dan mendapat tunjangan sederhana untuk hidup. Ketiga, mereka yang uang tunjangannya tidak cukup untuk hidup. Keempat, buruh yang menganngur sama sekali dan tidak mendapat tunjangan.

                Kaum pertama takut berjuang hebat, karena kalau mereka mengambil sikap radikal, mereka akan diganti oleh golongan kedua. Hal itu seterusnya terjadi sampai golongan keempat. Oleh sebab itu, golongan keempat yang berdarah panas, berpikiran radikal bukan karena kesadaran tapi karena putus harapan, sampai gelap mata.

Ucapan mereka tidak lain, melainkan supaya timbul revolusi secepatnya. Timbulnyarevolusi bagi mereka berharap akan mendapat nasib yang lebih baik. Sebab itu sikap mereka paling revolusioner, cita-cita mereka tak lain hendak meruntuhkan masyarakat yang ada. Oleh sebab itu, mereka tak terikat kepada paham atau asas politik. Situasi ini pun terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, harus ada evaluasi kembali gerakan buruh di Indonesia. Sebab, dalam sejarah gerakan buruh di dunia atau Indonesia, gerakan buruh sangat politis. Meski pun, didasari hal ekonomi.

Kalau buruh belum bisa memimpin masyarakat suatu negara, itu bukan suatu tanda bahwa  apa yang diucapkan oleh Marx hanya omong kosong atau utopia. Tetapi, menyatakan bahwa ha l itu suatu cita-cita paling tinggi yang hanya bisa didapat jika buruh mendapatkan pendidikan serta kesadaran dalam dirinya.

Virdika Rizky Utama

17 Agustus, Hanya Sebuah Euforia?

Agustus, menjadi bulan yang sakral bagi rakyat Indonesia. Sebab, di bulan Agustuslah Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setiap Agustus pula rakyat Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan semarak. Setiap rumah memasang sang dwi warna dilengkapi dengan berbagai hiasan serta mengadakan lomba untuk anak-anak.

Sejak duduk di bangku Sekolah dasar (SD),  berbagai cerita heroik selalu mengiringi perjalanan kemerdekaan Indonesia. Dimulai sejak perlawanan kerajaan-kerajaan nusantara terhadap pemerintah kolonial Belanda hingga “penculikan” Soekarno dan Hatta oleh pemuda ke Rengasdengklok. Sampai pada akhirnya, Soekarno bersama Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Setelah 69 tahun, setiap peringatan hari kemerdekaan RI selalu muncul pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan status kemerdekaan kita. Ada sebagian orang berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia belum terjadi dan tidak sepenuhnya  dirasakan oleh rakyat Indonesia. Indonesia masih terikat oleh belenggu asing dalam bidang ekonomi, bidang pangan, dll. Bahkan ada yang berkata, “Indonesia itu masalah atau cita-cita?”

Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, seluruh Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia yang menyangkut hajat hidup orang banyak masih dikuasai oleh asing. Hal ini tentu saja, sebuah pengkhianatan terhadap konstitusi pasal 33. Tak cukup sampai disitu, klaim data yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata mengalami kejanggalan di kehidupan nyata.

Pemerintah merilis pertumbuhan ekonomi selama triwulan I/2014 sebesar 5,2%. Pada Mei 2014, Pendapatan per kapita Indonesia sebesar US$ 4.700. Namun, Angka persentase tersebut nyatanya tidak dibarengi kualitas hidup mayoritas rakyat Indonesia. Buktinya, masih banyak rakyat Indonesia yang kelaparan. Merujuk data Food an Agriculture Organization (FAO) pada 2012, 21 juta rakyat Indonesia masih menderita kelaparan.

Laporan akhir tahun 2012, data Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat sebanyak 8 juta anak balita mengalami gizi buruk kategori "stunting" yakni tinggi badan yang lebih rendah dibanding balita normal. Dari data 23 juta anak balita di Indonesia, 8 juta jiwa atau 35 persennya mengidap gizi buruk kategori stunting, sementara untuk kasus gizi buruk tercatat sebanyak 900 ribu bayi atau sekitar 4,5 persen dari total jumlah bayi di seluruh Indonesia.

Di bidang pendidikan, perkembangan kualitas pendidikan Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga masih tertinggal. Berdasarkan data dari UNESCO yang dipublikasikan dalam Education for All Global Monitoring Report 2011, Education Development Index (EDI), Indonesia berada pada posisi ke-69 atau empat strip di bawah Malaysia yang bertengger di posisi ke-65 dan jauh tertinggal dari Brunei yang berada di posisi ke-34. Pada tahun 2011, angka buta huruf di Indonesia masih mencapai 8,3 juta jiwa atau 4,79 persen.

Merujuk data tersebut, Indonesia belum bisa disebut sebagai negara merdeka dan makmur karena indikasi negara makmur antara lain tidak satu pun rakyatnya yang kelaparan, kurang gizi, apalagi meninggal dunia akibat kelaparan. Kalau masih terjadi, maka negara itu belum sepenuhnya dikatakan makmur.

Masyarakat Indonesia seharusnya kaya dan sejahtera karena kemiskinan dan kelaparan tidak sepantasnya muncul di Indonesia. Bahkan krisis air bersih, gizi buruk dan rawan pangan seharusnya bukan hal yang patut dikhawatirkan di negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi. Namun nyatanya, masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Oleh sebab itu, kemerdekaan mestinya tidak hanya sekedar sebuah perayaan atau euforia, tetapi menghidupkan. Kemerdekaan sepatutnya menjadi sebuah gerakan dan bukan monumen. Sebab, merdeka bukan berarti terlepas dari masalah, merdeka itu sebuah kesempatan untuk menyelesaikan masalah.

Soekarno pernah berucap bahwa Indonesia dapat dikatakan merdeka jika dapat mandiri di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian dalam hal budaya. Bangsa yang telah merdeka tujuan akhirnya adalah menjadi bangsa yang mandiri. Kemandirian yang ditunjukkan dengan kedaulatan politik, ekonomi, dan pangan. Tanpa itu sebuah negara hanya mengalami kemerdekaan semu.

Sumber : http://www.didaktikaunj.com/2014/08/17-agustus-hanya-sebuah-euforia/

Gagasan Politik dan Ekonomi Soekarno untuk Indonesia

Judul Buku : Sukarno, Marxisme dan Lenninisme
Penulis : Peter Kasenda
Penerbit : Komunitas Bambu
Tahun terbit : Cetakan satu, April 2014
Tebal : XIV + 274 Halaman

ISBN 978-602-9402-45-2

Dalam sebuah masyarakat sejati tidak boleh ada yang kaya mau pun miskin. Orang yang berhasil memperoleh terlalu banyak akan menyebabkan orang lain kekurangan. – Francois Noel Babeuf-

Ketika berbicara tentang Soekarno, kita tak akan pernah kehabisan tema untuk membahasnya. Meskipun sudah meninggal dunia  44 tahun yang lalu. Namun, ajaran-ajarannya tetap saja menghantui ingatan orang. Lihat saja dalam setiap pemilihan umum (pemilu) Megawati Sukarnoputri selalu membawa Soekarno dalam setiap acara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Di masa Orde baru, peran Soekarno dilemahkan dalam sejarah.  Ia dituduh terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September. Namun, itu tak membuat Megawati gentar dan terus membawa sosok Soekarno.

Di era reformasi terdapat sejumlah partai politik dan organisasi masyarakat yang mengkalim bahwa ia mempunyai hubungan ideologis dengan Soekarno. Ini dibuktikan dengan banyaknya partai yang coba menghidupkan pemikiran Soekarno dalam Platform partai yang disosialisaikan melaui iklan di televisi. Hal itulah yang membuat Soekarno kembali menghantui rakyat Indonesia.

Ide Soekarno yang kembali digalakkan adalah tentang kedaulatan ekonomi. Soekarno sangat terpengaruh oleh sosok Karl Marx dan Lenin dalam wacana ekonominya. Baginya, ajaran ekonomi Marx dan Lenin sangat cocok untuk negara-negara jajahan melawan imperialime. Imperialisme bagi Soekarno telah menyebabkan bangsanya yang begitu subur, kaya dan indah memiliki penduduk yang menjadi gembel (hal.41).

Dalam perenungannya, Soekarno yakin untuk merebut kembali kekayaan Indonesia hanya diperlukan satu jalan yakni revolusi. Revolusi harus dilalui harus dilaui untuk mewujudkan masyarakat tanpa kapitalisme dan imperalisme. Revolusi nasional diperlukan untuk memperoleh kemerdekaan yang menjadi prasyarat utama terciptanya masyarakat sosialis yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, Soekarno saat menyampaikan pancasila dalam sidang Badan penyelidikan usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menyebutkan bahwa kemerdekaan hanyalah “jembatan emas”. Setelah prasyarat itu dipenuhi, kemudian diharapkan terjadi revolusi sosial agar negara yang tercipta oleh kaum marhaen, bukan dipimpin oleh borjuasi nasional yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari tanah Indonesia untuk diri sendiri. Wujud nyata kedaulatan ekonomi Indonesia oleh Soekarno dipraktekkan dengan menasionalisasi perusahaan asing. Tujuannya agar seluruh kekayaan Indonesia dapat diolah dan dinikmati oleh rakyat Indonesia sendiri. Lebih dari itu, Soekarno berharap agar tidak ada lagi Exploitation de l’homme par l’homme dan exploitation de nation par nation.

Kedaulatan ekonomi tersebut akan terlaksana jika kita berdaulat dalam hal politik. Karena, semua sendi kehidupan kita ditentukan oleh politik. Untuk itu semua diperlukan masyarakat yang mengerti politik dan diperlukan satu partai pelopor untuk memberikan politik. Dalam hal ini, Soekarno menginginkan Indonesia hanya mempunyai partai tunggal seperti Bolshevik saat Lennin memimpin Uni Soviet.

Ini sudah dipraktekkannya ketika mencanagkan hanya ada satu partai diawal kemerdekaan yakni Partai Nasional Indonesia (PNI). Baginya, diperlukan satu partai yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan negara. Bukan banyak partai tapi hanya mendahulukan kepentingan kelompoknya dibanding kepentingan rakyat.

Namun, sekarang ini kita dapat melihat dengan mata telanjang bagaimana kekayaan Indonesia dikuasai oleh asing. Bumi Indonesia sudah dikeruk dalam-dalam oleh Freeport dan Newmont. Rakyat yang berada dekat dengan lokasi pertambangan hanya mendapatkan limbah. Sepanjang 2013, limbah Newmont di Nusa Tenggara telah membuat bayi yang terlahir 80%  cacat. Ini disebabkan newmont membuang limbah pertambangan ke sungai. Belum lagi, di sebuah harian nasional disebutkan bahwa tahun 2014 ini freeport tak membagikan devidennya untuk untuk Indonesia. Mengutip pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad bahwa jika kita menasionalisasi pertambangan asing di Indonesia, rakyat Indonesia akan mendapatkan gaji 20juta per bulan.

Banyaknya paratai peserta  pemilu saat ini sibuk memikirkan koalisi untuk mendapatkan jatah kursi mentri dan akan mementingkan kelompoknya dibanding kepentingan rakyat. Buku sebanyak enam bab ini menjadi wajib dibaca untuk mengetahui pemikiran Soekarno dibidang politik dan ekonomi demi Indonesia yang berdaulat atas tanah, air dan udaranya.

Gerakan Buruh Masa Kolonial

Judul Buku : Tangan dan Kaki Terikat
Penulis : John Ingleson
Penerbit : Komunitas Bambu
Tahun Terbit : 2004

Jika dibanding dengan Negara lain seperti Cina dan India, perkembangan kajian sejarah kita belum mendalam, apalagi kita mengkaji sebuah sejarah perkotaan yang juga tidak memadai. Pada masa penjajahan, kebanyakan masyarakat bekerja sebagai birokrat dalam pemerintahan Belanda, sebagiannya menjadi dokter, pengacara, insinyur maupun guru. Dari situlah lahir para tokoh-tokoh nasionalis.

            Dalam buku ini kita memfokuskan tentang masa pekerja buruh pada tahun 1910-an dan 1920-an dimana terdapat tiga pelabuhan di pulau Jawa yaitu Jakarta, Semarang dan Surabaya sebagai pusat pekerja buruh. Mereka bekerja pada kapal-kapal asing milik Cina dan Eropa dengan upah yang telah ditentukan oleh majikan mereka. Berbagai rintangan yang dihadapi oleh buruh dalam system penggajian, kesehatan, dan lingkungan yang kurang sehat sehingga mendorong para buruh merasa di eksploitasi dan sering terjadi pemogokan-pemogokam kerja. Pada bulan November 1918 terjadi mogok yang cukup besar di semarang dikarenakan masalah upah yang tidak sesuai dengan tuntutan buruh dan terjadi PHK yang cukup banyak, sekitar 2000 pekerja. Tahun 1912 lahirlah Sarekat Islam yang tidak ada hubungannya dengan aksi mogok buruh. Beberapa lama kemudian tepatnya 1 tahun, partai ini mulai membentuk sarekat buruh di pelabuhan Semarang. Ketika PKI di bentuk pada taun 1921, mereka berhasil merekrut para buruh di Semarang yang sebelumnya Sarekat Islam. Pada tahun yang sama terjadi pemogokan kerja di Surabaya atas dasar masalah upah. Tahun 1925 terjadi lagi aksi mogok kerja di Semarang. Aksi mogok kerja yang dilakukan para buruh pada bulan Agustus 1925, memcerminkan rasa ketidakpuasaan para buruh upah yang mereka terima.

            Jadi segala bentuk aksi mogok yang dilakukan oleh buruh di Surabaya dan Semarang tak lain karena faktor ekonomi. Serikat-serikat buruh berada pada posisi yang sangat lemah, dimana mereka digaji bukan langsung dari majikannya tetapi melalui mandornya. Kelompok yang berada diantara majikan dan buruh yang jumlahnya lebih banyak. Para ketua serikat buruh pun mengakui hal ini.

            Bukan saja terjadi pemogokan oleh buruh pelabuhan, para buruh kereta api pun juga melakukan aksi pemogokan pada tahun 1923.aksi mogok ini dalah aksi mogok terbesar dalam masa kolonial. Pemogokan ini atas bentuk ketidakpuasan para buruh karena diabaikan oleh perusahan-perusahan maupun pemerintah selama bertahun-tahun. Pemogokan yang dilakukan bukan karena main-main semata dimana ada VSTP di dalamnya dan saling mendukung terhadap kaum buruh. Semaun merupakan pelopor kaum buruh dan juga sebagai ketua VSTP telah di asingkan keluar tanah air. Setelah ketua mereka tiada, VSTP pun hampir lenyap. Meskipun VSTP mulai berkembang pada tahun 1924 -1925 tetapi mereka tak sehebat dahulu yang bersama – sama denagan sarekat buruh di bawah pimpinan komunis. Seiring dengan hancurnya komunis pada tahun 1926 maka VSTP juga dilarang. Disitulah letak kegagalan kaum buruh dalam masa kolonial. Hal inilah mendorong banyak perubahan yang terjadi dalam masa akan datang.

            Setelah masa pemogokan berakhir masuklah pada masa depresi pada tahun 1930-an. Dimana saudara-saudara kita diambang kesullitan, banyak dari mereka telah pulang ke kampung tempat asal mereka, pemotongan gaji, kenaikan pangkat yang lambat membuat mereka depresi. Angka pengangguran pun sangat banyak dan bertambah. Jautuhnya industri gula dan pasar hasil bumi ekspor membuat perusahan industri gula dan logam memPHK banyak pekerjanya. Begitu juga yang dilakukan oleh perusahan kereta api, tsunami PHK juga melanda banyak perusahan pada saat itu.bukan hanya perusahan swasta, perusahan pemerintah juga mengalami depresi karena kurangnya pemasokan. Banyak orang-orang terdidik Indonesia juga kesulitan mencari pekerjaan. Mereka terpaksa mnecarri pekerjaan yang status dan gaji yang sangat rendah. Proses ini terjadi selama beberapa dasawarsa hingga perang dunia 1 terjadi. Para pekerja Indonesia digaji lebih murah dibanding dengan pekerja dari Eropa maupun Indo-Eropa (cina). Angka survei mengatakan angka pengangguran cukup banyak. Namun kebanyakan dari mereka juga sebagai pekerja buruh di dermaga-dermaga dan buruh pabrik. Semua pengngguran pada prateknya tergantung pada sumber-sumber dari keluarga-keluarga mereka, yang sedapat mungkin membantu dalam bertani. Yang lain terperangkap dalam kemalasan.

            Pemerintah kolonial merespon pengangguran di Indonesia baik dalam kota maupun luar jawa kemudian membuka tanah dan melakukan tranmigrasi. Pada tahun 1930, pemerintah membentuk Komite Pndukung Sentral di Batavia (jakarta), di bawah kontrol kantor tenaga kerja. Dua tahun keudian muncul 36 komite pendukung pengangguran lokal terutama di Jawa. Organisasi kemanusian di koloni juga memperhatikan nasib dan keaadan pra pengangguran Indonesia di perkotaan. Mereka terdiri dari Bala keselamatan, Gereja Katolik, Masyrakat Belanda untuk Kaum Muda (AMVJ). Mereka mendirikan asrama-asrama untuk kaum pengangguran Indonesia di Batavia (jakarta), Bandung, Surabaya, Malang, dan Medan. Komoite-komite Pendukung Pengangguran di dominsai oleh orang-orang Eropa. Namun mereka juga sempat kecewa atas kurangnya dukungan oleh masyrakat indonesia sendiri  dengan finansialnya. Tak kalah saing, munculah koperasi-koperasi di kampung dalam menciptakan lapangan kerja, dengan adanya Muhammaddiyah dan perserikatan buruh maka organnisasi-organisasi sukarela berkembang pesat pada saat itu. Contohnya seperti organisasi Peserikatan Pekerja Pengadaian Hindia (PPPH) merupakan organsasi buruh terbesar pada saat itu (1930). Serikat-serikat buruh pada saat itu di kota-kota besar seperti Batavia, bandung, semarang, dan surabaya dapat dikatakan organisasi yang cukup kuat dan modern. Seriktat buruh pada saat itu menjadi pegangan yang kuat mereka. Dengan demikian sudah ada peluang jaminan sosial bagi mereka. Serikat buruh tak dapat bertahan pada masa setelah tahun 1925, sedangkan serikat buruh yang dianggap dapat bertahan adalah mereka yang berada di antara kekuasaan pemerintahan dan swasta seperti kereta api. Mereka itu merupakan orang yang mempunyai ketrampilan dan pendidikan yang baik sehingga bayaran yang lebih tinggi dan dapat membiayai kesehatan dan pensiun. Sedangkan para buruh yang ketrampilannya kurang dipekerjakan sebagai buruh lepas dengan gaji harian. Kesulitan buruh lepas adalah banyak dari mereka yang buta huruf dan tak dapat membayar sumbangan keanggotaan. Sebagaiaan juga menyatakan bahwa daya tarik serikat buruh dengan dasar ketetapan jaminan sosial dan kesejahtraan, kurang menarik masyarakat yang mempertahankan hubungan yang kuat dengan dunia pedesaan. Selama msa depresi banyak sekali buruh yang berhenti dan pulang ke desa asal masing-masing.

            Serikat buruh dan partai politik pada saat itu di pulau jawa berada di tangan pekerja-pekrja yang terampil. Pada abad ke-20 funsi ekonomi di jawa mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Fungsi ekonomi yang dimaksud adalah memproduksi hasil bumi dan perdagangan seperti teh, kopi, dan gula, untuk dijual di pasar-pasar internasional contohnya pada tahun 1915  hanya sekitar 1823 pabrik milik buruh. Para buruh pabrik dan bengkel adalah golongan minoritas dari pekrjaan perkotaan, dengan proporsi yang relatif tinggi dari mereka adalah pekerja yang terlatih. Perbedaan pekerja yang terlatih dan tidak terlatih tentu saja bersifat arbitrasi. Pabrik-pabrik dan rumah produksi biasanya membagi para pekerja pribumi sebagai mandor, pekerja tangan yang ahli, pesonalia administrasi dan buruh. Pada saat itu ekonomi kolonial terpisah dari masa-masa depresi sehingga membuat para buru sulit bekerja dan di tempatkan lagi. Namun parah buruh dengan mudah mendapatkan pekerjaan pada kelompok di kampung-kampung dan hanya bayaran yang sangat murah. Seringkali dengan bayaran satu hari dan biasanyatanpa jaminan pekerjaan dan tunjangan tambahan. Didalam masyrakat, rumah tangga adalah unit perekonomian terkecil. Sudah merupakan hal yang biasa seorang laki-laki untuk menjadi seorang pekerja pabrik yang terampil, atau seorang pegawai pemerintahan, sedangkan sang istri menjual kue-kue, mengambil cuciaan atau menjadi seorang pembantu rumah tangga dengan upah harian atau bekerja di sektor formal. Dengan demikian masa depresi sangat mengakhawatirkan pekerja buruh pada saat itu. Keprihatinan membuat kaum buruh sangat tergantung pada mandor dan majikan.

            Perekonomian kolonial benar-benar kekurang pasar tenaga kerjayang sangat bebas, karena perusahan-perusahan pribadi dan industri negara mempekerjakan secara tidak  langsung seabgian besar buruh mereka. Mereka mempekerjakan buruh dari basis reguler desa-desa asal mereka sendiri atau keompok etnis mereka sendiri. Kenyataan itu membuat kesadaran pemerintah kolonial untuk mendirikan sekolah-sekolah dagang. Sebagai bagian dari pembangunan pendidikan umum dibawah politik etika. Sekolah-sekolah dagang tersebut kesulitan dalam meanrik para siswa, walaupun sekolah dagang tersebut menawarkan pekerjaan yang benar-benar terjamin bagi lulusannya. Hanya sedikit dari lulusan sekolah rakyat rendah yang mengingingkan pekerjaan kerajinan tangan. Nilai-nilai mereka merendahkan pekerjaan kerajinan tangan. Dalam masyrakat kolonial, nilai-nilai tersebut semakin diperkuat oleh sikap para penyelia berkembangsaan eropa terhadap para pekerja kerajinan tangan berkebangsaan Indonesia, bagaimanapun terampilnya pekerjaan tersebut.

            Para pekerja yang terampil sangat peduli terhadap stastus mereka di tempat kerja, dan dengan cepat membedakan dirinya dari para kuli lainnya. Usaha yang dilakukuan para pemimpin perserikatan buruh untuk meruntuhkan rasa hirarki dan status ini gagal. Butuh waktu bagi para pemilik tenaga kerja untuk menyadari pembagian fundamental diantara para pekerja Indonesia ini. Tetapi sekali mereka melakukannya maka mereka mengeksploitasinya dengan baik. Ketika peningkatan upah di dorong oleh aksi pemogokan kerja hampir selalu di ketuai oleh pekerja yang terampil. Para pemilik tenaga kerja menyuap pekerja yang terampil yang licik, dengan memberikan kenaikan gaji yang lebih tinggi dan menarik, dari pada menyerahkannya pada pekerja yang tidak terampil. Ini bukan satu-satunya alasan mengapa perserikatan buruh kehilangan pemimpin-pemimpin pribumi terutama mereka yang ahli yang bergabung dengan respon kuat terhadap pemerintahan kolonial.

Dalam mendefenisikan dan mengalisa masalah utama tenaga kerja di perkotaan kolonial di jawa, dapat di buat generalisasi tentang pemisahan yang lebar antara kaum proletar sengan buruh semiproletar. Kaum proletar adalah mereka yang dipekerjakan di sektor modern perekonomian, dan bergantung sebagai buruh upahan untuk pendapatan mereka. Mereka terbebas dari adari ikatan apapun dengan lahan di desanya, dan tidak terikat dalam migrasi sirkuler. Mereka sendiri merupakan penduduk tetap di kampung perkotaan.         

Perlawanan kaum buruh ternyata hanya merupakan dinamika yang nihil. Tidak ada kemenangan di tangan kaum pekerja buruh, kapaitalisme menguasai segala bentuk penindasan terhadp pribumi. Terlihat betapa sulitnya untuk melakukan pemogokan kerja dan pemberontakan terhadap kaum kapitalisme. Masalah ekonomi yang sangat mencekam membuat pekerja buruh kalang kabut. Tuntutan ekonomi membuat para pekerja harus menerima segala pekerjaan yang mengekpliotasikan tenaga mereka padahal dengan upah yang tak seimbang dan sangat minim, tak cukup untuk penunjang kesehatan yang semakin buruk pula. Diskriminasi kaum pribumi juga sangat menghantui para pekerja buruh sehingga membuat kreativitas dan kepercayadirian dari pribumi itu sendiri enggan menjadi dan maju dalam perekkrutan. Hanya sebagian kecil yang mendapat tempat yang layak.

Sulit menggambarkan kesulitan yang dialami kaum pekerja buruh, bagai di kunci dan kaki dan tangan mereka terikat dalam berjalan menjalani hidup. Setelah munculnya banyak partai-partai politik nasioanal dan organisasi-organisasi kemanusian yang dirintis oleh kaum pribumi untuk menjaga stabilitas perekonomian bangsa. Secara perlahan pekerja buruh terorganisir dengan baik dan dapat menjamin kesejahteran walaupun itu tidak dapat bertahan lama.

Perang Dingin, Kup dan Pembantaian Rakyat

“Sejarah bukan sekedar ruang dan waktu. Tapi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan” – Che Guevarra

Judul Buku : Akar dan Dalang (pembantaian manusia tak berdosa dan penggulingan Soekarno
Penulis : Suar Suroso
Tahun Terbit : September, 2013
Penerbit : Ultimus
Tebal : xxxvi + 264 halaman.

Pagi hari di beberapa kota besar di Indonesia suasana tidak seperti biasanya ayang begitu damai dan tenteram diusik oleh munculnya tulisan-tulisan berwarna merah darah : GANYANGPartai Komunis Indonesia (PKI), SATE AIDIT, GERWANI LONTE PKI banyak tercoret di tembok-tembok pagar tepi jalan, beton penyangga jembatan kereta-api, gardu-gardu listrik dan ditempat-tempat strategis lainnya. Siang hari datang beberapa kelompok massa berjumlah ratusan orang semua mengenakan penutup wajah dengan membawa beragam senjata tajam: bambu runcing, celurit, pedang, tombak. Berbaris di jalan-jalan kota dengan meneriakkan yel-yel yang membakar emosi. Mencari dan memburu orang-orang yang diduga anggota PKI. Sempat terjadi perlawanan dibeberapa tempat. Banyak jatuh korban pada saat itu. Insiden ini berlangsung sampai sore hari. Kejadian tersebut merupakan ekses dari gerakan 30 September (G 30S) 1965 di Jakarta. Enam jendral dibunuh, dan PKI tertuduh yang melakukannya. Beberapa kota yang merupakan basis pendukung PKI mengalami suasana penuh ketakutan dan mencekam. Paling tidak situasi ini berlangsung sampai tiga tahun ke depan.

Banyak pertanyaan-pertanyaan muncul. Ada apa dengan Indonesia, kenapa G 30S dapat terjadi, siapa sebenarnya dalang G30S? Dalam buku ini, penulis menjelaskan akar penyebab pemusnahan orang-orang PKI. Diawali sejak selesai perang dunia kedua, dimana dunia terbagi dalam dua kubu; Kapitalis (Amerika) dan Komunis (Uni Soviet). Ini yang disebut penulis sebagai akar permasalahannya. Indonesia sebagai negara pertama yang merdeka setelah perang berkecamuk terjebak dalam situasi yang dinamakan perang dingin. Soekarno, sebagai Presiden pertama tentu saja sudah sangat muak dengan kolonialisme atau yang disebut penulis sebagai kapitalisme kuno. Indonesia yang terkenal sejak zaman colonial akan hasil buminya membuat Amerika tergiur untuk memilikinya. Untuk itu selepas perang dunia, Amerika ingin menguasai politik,ekonomi maupun militer melalui intelijen-intelijennya.

Usaha-usaha pemberontakan terhadap Soekarno yang didomplengi Amerika selalu gagal. Hal ini bukan tanpa sebab, karena Soekarno sejak 1926 telah menuliskan pemikirannya yang anti kapitalisme dan imperialisme. Terlebih di Indonesia ada partai yang jelas-jelas musuh kaum Kaapitalis yakni PKI. PKI yang sangat erat dengan Soekarno yag menentang kolonialisme. Apalagi, PKI merupakan partai komunis terbesar ketiga dunia. Dan, akan membuat gentar siapapun yang berani melawan Soekarno-PKI. Namun, Amerika tak kehilangan akal. Mereka banyak mendekati akademisi untuk melanjutkan sekolah secara cuma-cuma di Universitas Barkeley. Tak cukup sampai disitu, Amerika melalui duta besarnya dan CIA mendekati kalangan militer untuk menumpas PKI. Sampai pada 1965 clash itu terjadi PKI dan Soekarno dianggap pihak yang mesti bertanggung jawab atas kejadian itu. Soekarno pun lengser sebagai presiden. Tanpa tedeng aling-aling Militer dengan sigap menumpas kader, simpatisan bahkan yang tertuduh PKI. Inilah yang disebut sebagai dalang oleh penulis. Sebanyak tiga juta rakyat terbunuh sia-sia dan tanpa peradilan. Banyak mayat yang dibuang ke sungai-sungai bahkan di sungai Brantas banyak ikan ketika hendak dimasak banyak daging manusia di dalamnya (hlm 52).

1965 Merupakan sejarah kelam bagi Indonesia. Karena, setelah pergantian rezim pemerintahan. Indonesia tak lagi menjadi pesaing negara-negara besar. Kini, Indonesia hanya menjadi negara pengekor negara-negara besar. Tak hanya itu, 1965 merupakan kelam dalam sejarah umat manusia. Pembantaian manusia membabi-buta tanpa sebab oleh bangsa sendiri menjadi penyebabnya. Bagi mereka yang tak terbunuh harus rela hidup penuh diskriminasi, dibuang ke Pulau Buru dan menjadi eksil di luar negeri. Buku ini menarik untuk dibaca karena banyak memakai dokumen-dokumen yang belum digunakan dalam pembahasan G 30S. terlebih, penulis membuat tulisan bantahan terkait penulisan sejarah G 30S yang ditulis oleh Nugroho Notosutanto dan Mantan Pangkopkamtib, Soedomo. Akan tetapi, buku ini lebih banyak memfokuskan pada kegiatan politik yang terjadi di dunia maupun Indonesia dibanding pembantaian yang dilakukan oleh militer. Yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Hingga kini, pemerintah masih enggan meminta maaf secara resmi kepada korban G 30S